HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Di atas kertas, penyelenggaraan Haji 2026 tampak rapi dengan berbagai kebijakan yang diklaim sebagai solusi.
Namun realitas di lapangan kerap berbicara lain. Ketika regulasi tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan jamaah, yang tersisa bukanlah ketenangan, melainkan kegelisahan yang terus berulang dari tahun ke tahun.
Baca Juga : Demokrasi atau Ego?
Masalahnya bukan semata pada ada atau tidaknya kebijakan, melainkan pada sejauh mana kebijakan itu benar-benar berpihak pada jamaah.
Mulai dari persoalan antrean yang kian panjang, ketidakjelasan informasi, hingga kualitas pelayanan yang belum merata, semuanya menjadi beban yang menggerus kekhusyukan ibadah.
Jamaah tidak membutuhkan regulasi di atas kertas, tetapi kepastian, kejelasan, dan rasa aman.
Baca Juga : Efek Hukum dan Politik Terlalu Mesra
Jika kondisi ini terus berulang, wajar bila publik mulai mempertanyakan, di mana letak perbaikan yang selama ini dijanjikan?
Tanpa evaluasi yang jujur dan keberanian untuk membenahi akar masalah, polemik haji hanya akan menjadi rutinitas tahunan, dibicarakan, disorot, lalu dilupakan, sementara jamaah tetap menjadi pihak yang menanggung ketidakpastian.
Fenomena “rebutan kursi” bukan lagi cerita gosip pinggiran. Ia kini menjadi percakapan utama. Banyak orang yang telah menunggu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, menjalani proses dengan sabar dan penuh harap. Mereka percaya bahwa pada waktunya, kesempatan itu akan datang secara adil.
Baca Juga : Di Tangan Intelektual, Disinformasi, Fitnah dan Kebencian Menjadi Ancaman Nyata
Realitas yang muncul justru memantik tanya. Ketika tiket dikabarkan habis dalam hitungan detik, ketika ada yang terasa melaju lebih cepat dari yang lain, publik mulai melihat bukan hanya pada hasil tapi pada proses di baliknya.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
