Politik Simbol Antara Hormat pada Adat dan Tafsir Publik

HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Politik tidak selalu berbicara melalui undang-undang, pidato, atau kebijakan. Sering kali ia hadir dalam bentuk yang lebih halus “simbol”.

Dan simbol yang paling kuat justru lahir ketika dipentaskan di ruang publik, karena ia tidak hanya dilihat, tetapi juga ditafsirkan.

Momen Presiden ke-7 Joko Widodo mengikuti ritual adat Lampung, termasuk prosesi menginjak kepala kerbau, memperlihatkan bagaimana satu tindakan budaya dapat berubah menjadi peristiwa politik.

Bagi masyarakat adat Lampung, prosesi itu bukan tindakan seremonial. Ia adalah bahasa budaya yang memuat nilai penghormatan, legitimasi, keberanian, dan pengakuan terhadap tatanan adat.

Ketika seorang kepala negara bersedia mengikuti ritus tersebut, ada pesan yang dapat dibaca, negara hadir tanpa merasa lebih tinggi dari tradisi, dan kekuasaan bersedia memasuki ruang budaya dengan menghormati aturan yang hidup di dalamnya.

Di titik inilah simbol mulai hidup di luar kehendak pencetusnya.

Seorang pemimpin tidak pernah membawa tubuhnya sendiri ke ruang publik, ia membawa jabatan, sejarah politik, serta seluruh persepsi yang melekat padanya.

Karena itu, setiap gestur selalu mengundang pembacaan yang berlapis. Di tengah iklim politik yang penuh polarisasi, tindakan yang oleh sebagian orang dianggap sebagai penghormatan terhadap adat, oleh sebagian lain dapat dipandang sebagai komunikasi politik, bahkan pencitraan.

Tidak ada yang sepenuhnya keliru, sebab simbol memang tidak mengenal makna tunggal.
Dalam kajian komunikasi politik, tanda-tanda itu bekerja justru karena sifatnya yang terbuka. Ia tidak menjelaskan, melainkan mengundang penafsiran.

Bahkan terdapat konsep “plausible deniability” tindakan simbolik memungkinkan berbagai makna dilekatkan tanpa pernah dinyatakan secara eksplisit, sehingga pelakunya tetap memiliki ruang untuk mengatakan bahwa tafsir itu bukan maksudnya.

Politik memahami bahwa pesan yang paling efektif sering kali bukan yang diucapkan, melainkan yang dibiarkan hidup dalam imajinasi publik.

Di era media sosial, kekuatan isyarat menjadi berlipat ganda. Satu foto mampu mengalahkan seratus halaman pidato. Satu gestur dapat melahirkan ribuan komentar, potongan video, meme, hingga narasi yang terus berkembang tanpa lagi berada dalam kendali pelakunya. Ia bergerak lebih cepat daripada klarifikasi.

Persoalan utama, apakah ritual adat itu benar atau salah. Namun tradisi memiliki ruang kehormatannya sendiri yang patut dihargai. Yang menarik justru adalah bagaimana publik membacanya. Kepala kerbau yang diinjak tidak lagi sekadar bagian dari ritus adat, ia berubah menjadi teks politik.

Sebagian membacanya sebagai penghormatan terhadap budaya lokal. Sebagian lain melihatnya sebagai representasi kuasa, keberanian, atau strategi komunikasi politik. Semua tafsir itu lahir dari pengalaman, harapan, dan prasangka masing-masing.

Simbol selalu mengalami nasib yang sama, begitu dilepaskan ke ruang publik, ia berhenti menjadi milik pembuatnya. Maknanya berpindah ke tangan mereka yang menyaksikan. Mungkin itulah pelajaran paling penting dari peristiwa di Lampung.

Dalam demokrasi, yang diperebutkan bukan hanya tindakan, tetapi juga maknanya. Dan sering kali, pertarungan tafsir jauh lebih menentukan daripada peristiwa itu sendiri.

Strategi yang dilahirkan bukan soal siapa yang berkuasa, melainkan siapa yang paling mampu membentuk makna di benak publik. **”

Baca berita lainnya Harian.news di Google News

Penulis : IGA KUMARIMURTI DIWIA (PEMRED HARIAN.NEWS)