Populer Pekan Ini: Dinamika Politik, Sosial, dan Isu Krusial di Luwu Utara, Gowa, dan Sinjai

HARIAN.NEWS, JAKARTA – Pekan ini, sejumlah peristiwa penting mencuat di berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Dari persaingan calon Ketua DPRD Luwu Utara, kunjungan mengejutkan Bupati Gowa tanpa pengawal, hingga desakan transparansi dalam kasus korupsi “Ceklok” di Sinjai.
Tak kalah menarik, isu keterlambatan pembayaran TPP ASN di Luwu Utara dan penetapan besaran zakat fitrah 2025 juga menjadi perhatian publik.
1. Persaingan Kursi Ketua DPRD Lutra, Hatta Turusi Jadi Sorotan
Setelah wafatnya Amir Makhmud, kursi Ketua DPRD Lutra kini menjadi rebutan. Partai Golkar telah mengusulkan empat nama ke DPD I Sulsel, dan satu yang paling mencuri perhatian adalah Hatta Turusi.
Sebagai Wakil Ketua Komisi II DPRD Lutra, Hatta memiliki rekam jejak yang solid dalam politik daerah. Loyalitasnya terhadap partai serta pengalaman legislatifnya membuat namanya mencuat dalam bursa calon Ketua DPRD Lutra.
“Saat ini kami masih menunggu keputusan final dari DPD I. Yang jelas, siapapun yang terpilih harus mampu membawa perubahan bagi masyarakat,” ujar seorang kader Golkar yang enggan disebutkan namanya.
2. Kejutan di Kalebarembeng: Bupati Gowa Datang Tanpa Pengawal
Warga Kalebarembeng, Kecamatan Bontonompo Selatan, dikejutkan dengan kedatangan Bupati Gowa, Husniah Talenrang, yang tiba tanpa pengawalan resmi.
Anto Daeng Rowa, warga yang didatangi langsung oleh sang bupati, mengaku tertegun melihat pemimpin daerahnya berdiri di depan rumahnya.
“Biasa pejabat kalau datang rame, tapi ini beliau sendiri. Saya sempat bingung,” ujar Anto.
Tak hanya sekadar berkunjung, Husniah juga membawa bantuan bagi keluarga Anto dan bahkan menyatakan diri sebagai orang tua asuh bagi mereka. Langkah ini bukan pertama kali ia lakukan—sejak menjabat, ia sudah mengambil peran serupa bagi beberapa keluarga miskin ekstrem di berbagai kecamatan.
3. ASN Luwu Utara Resah, TPP Belum Lunas
Para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Luwu Utara tengah dibuat resah karena Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) mereka belum lunas hingga Maret 2025.
Menurut Kepala BPKAD Lutra, Baharuddin Nurdin, keuangan daerah yang seret menjadi alasan utama. Dari total TPP 12 bulan, pemerintah daerah baru mampu membayarkan hingga Agustus 2024, sementara periode September-Desember masih menggantung.
“Kami berharap ada kebijakan dari pusat agar transfer APBN bisa kembali normal, sehingga hak-hak ASN bisa terpenuhi,” jelasnya.
4. Kasus Korupsi “Ceklok” di Sinjai, Aktivis Minta Transparansi
Kasus dugaan korupsi pengadaan mesin absensi elektronik (Ceklok) di Dinas Pendidikan Sinjai kembali jadi sorotan. Aktivis anti korupsi menilai penanganannya berjalan lamban meski penyelidikan sudah dimulai sejak tahun lalu.
Nama mantan Pj Bupati Sinjai, yang kini menjabat Sekda, Andi Jefrianto Asapa, ikut terseret dalam kasus ini. Musadaq, seorang aktivis vokal, mendesak agar pihak kepolisian transparan dalam menangani kasus ini.
“Jangan sampai ini menjadi kasus yang sengaja diperlambat. Jika ada indikasi kuat, harus segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
5. Zakat Fitrah 2025 di Lutra Resmi Ditetapkan
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara akhirnya menetapkan besaran Zakat Fitrah untuk Idul Fitri 1446 H/2025 M. Keputusan ini diambil dalam rapat bersama Forkopimda, Kemenag, Baznas, dan MUI pada 12 Maret 2025.
Bupati Lutra, Andi Abdullah Rahim, menyampaikan bahwa besaran zakat ini dihitung berdasarkan harga beras yang berlaku di masing-masing wilayah.
Bagi masyarakat yang ingin membayar zakat, diimbau untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Tetap pantau HARIAN.NEWS untuk update berita terbaru dari seluruh daerah!
Baca berita lainnya Harian.news di Google News