Logo Harian.news

Saat Petani di Takalar Menolak Perpanjangan HGU PTPN I Regional 8

Editor : Redaksi II Rabu, 18 November 2026 13:31
Saat ratusan petani bersama Gerakan Rakyat Anti Monopoli Tanah (GRAMT) dalam aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Perkebunan dan Pertanian Takalar serta Kantor Bupati Takalar, Rabu (18/11/2026). Foto pribadi GRAMT
Saat ratusan petani bersama Gerakan Rakyat Anti Monopoli Tanah (GRAMT) dalam aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Perkebunan dan Pertanian Takalar serta Kantor Bupati Takalar, Rabu (18/11/2026). Foto pribadi GRAMT

Baca Juga : Prabowo: Saya Dekat dengan Petani karena HKTI dan Pengalaman Tempur

Baca Juga : Bupati Takalar Serahkan SK dan ID Card kepada 393 Kepala Dusun

 

HARIAN.NEWS, TAKALAR – Sedikitnya ratusan petani Polongbangkeng, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan melakukan aksi unjukrasa menolak perpanjangan HGU PTPN I Regional 8. Aksinya berlangsung di depan Kantor Bupati Takalar, Rabu (18/11/2026).

Baca Juga : Prabowo: Saya Dekat dengan Petani karena HKTI dan Pengalaman Tempur

Baca Juga : Bupati Takalar Serahkan SK dan ID Card kepada 393 Kepala Dusun

 

Dimana di atas tanah itulah mereka menggantungkan hidup, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menaruh harapan agar anak cucu kelak memiliki sumber penghidupan yang layak.

Baca Juga : Prabowo: Saya Dekat dengan Petani karena HKTI dan Pengalaman Tempur

Baca Juga : Bupati Takalar Serahkan SK dan ID Card kepada 393 Kepala Dusun

 

Baca Juga : Apel Kebersihan di Takalar, Bupati Serukan Aksi Bersih-Bersih untuk Takalar ASRI

Namun, harapan itu terus dibayangi ketidakpastian. Selama bertahun-tahun, masyarakat Polongbangkeng menghadapi konflik agraria dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 8 Takalar.

Baca Juga : Prabowo: Saya Dekat dengan Petani karena HKTI dan Pengalaman Tempur

Baca Juga : Bupati Takalar Serahkan SK dan ID Card kepada 393 Kepala Dusun

 

Klaim penguasaan lahan oleh perusahaan, menurut petani, telah membatasi ruang hidup mereka dan memicu ketegangan yang berulang. Masalah tersebut kembali disuarakan para petani bersama Gerakan Rakyat Anti Monopoli Tanah (GRAMT) dalam aksi unjuk rasa di tiga lokasi yakni Kantor Dinas Perkebunan dan Pertanian Takalar serta Kantor Bupati Takalar.

Baca Juga : Prabowo: Saya Dekat dengan Petani karena HKTI dan Pengalaman Tempur

Baca Juga : Bupati Takalar Serahkan SK dan ID Card kepada 393 Kepala Dusun

 

Mereka menolak rencana perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN I Regional 8 Takalar. Massa juga mendesak perusahaan menghentikan aktivitas di lahan yang mereka klaim sebagai tanah milik petani dan meminta pemerintah turun tangan menyelesaikan konflik yang telah berlangsung puluhan tahun.

Baca Juga : Prabowo: Saya Dekat dengan Petani karena HKTI dan Pengalaman Tempur

Baca Juga : Bupati Takalar Serahkan SK dan ID Card kepada 393 Kepala Dusun

 

Baca Juga : Saat Kapolri Listyo Sigit Prabowo Memilih Jadi Petani

Bagi petani, perpanjangan HGU bukan sekadar persoalan administrasi pertanahan. Mereka khawatir keputusan tersebut akan memperpanjang ketidakpastian penguasaan tanah, mengancam sumber penghidupan keluarga, serta memperdalam kemiskinan yang selama ini mereka rasakan.

Baca Juga : Prabowo: Saya Dekat dengan Petani karena HKTI dan Pengalaman Tempur

Baca Juga : Bupati Takalar Serahkan SK dan ID Card kepada 393 Kepala Dusun

 

Daeng Ke’nang, selaku jenderal lapangan aksi, mengatakan keberadaan perkebunan tebu di Takalar telah berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Menurut dia, keterbatasan akses terhadap lahan membuat sebagian petani kesulitan memenuhi kebutuhan pokok keluarga.

Baca Juga : Prabowo: Saya Dekat dengan Petani karena HKTI dan Pengalaman Tempur

Baca Juga : Bupati Takalar Serahkan SK dan ID Card kepada 393 Kepala Dusun

 

Kondisi itu, kata dia, turut membebani perempuan. Tidak sedikit yang terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan pangan dan keperluan anggota keluarga.

Baca Juga : Prabowo: Saya Dekat dengan Petani karena HKTI dan Pengalaman Tempur

Baca Juga : Bupati Takalar Serahkan SK dan ID Card kepada 393 Kepala Dusun

 

“Kami menolak perpanjangan HGU PTPN. Kami ingin tanah kami kembali. Mewariskan tanah kepada anak dan cucu jauh lebih bermartabat daripada mewariskan kemiskinan dan utang kepada mereka,” ujar Daeng Ke’nang.

Baca Juga : Prabowo: Saya Dekat dengan Petani karena HKTI dan Pengalaman Tempur

Baca Juga : Bupati Takalar Serahkan SK dan ID Card kepada 393 Kepala Dusun

 

Tanaman dirusak, petani mengaku mengalami kekerasan Di tengah konflik yang belum menemukan penyelesaian, petani juga mengungkap sejumlah peristiwa yang mereka nilai sebagai bentuk intimidasi dan kekerasan dalam upaya mempertahankan lahan.

Baca Juga : Prabowo: Saya Dekat dengan Petani karena HKTI dan Pengalaman Tempur

Baca Juga : Bupati Takalar Serahkan SK dan ID Card kepada 393 Kepala Dusun

 

Salah satunya dialami Daeng Sarring. Pada 13 November 2026, tanaman ubi, jagung, dan pisang miliknya di Kelurahan Parangluara diduga dirusak oleh pegawai PTPN I Regional 8 Takalar yang datang dengan pengawalan aparat TNI dan Polri.

Baca Juga : Prabowo: Saya Dekat dengan Petani karena HKTI dan Pengalaman Tempur

Baca Juga : Bupati Takalar Serahkan SK dan ID Card kepada 393 Kepala Dusun

 

Daeng Sarring mengaku tanaman yang menjadi sumber penghidupannya dirusak menggunakan traktor. Sebagian tanaman, menurut pengakuannya, bahkan dibuang ke sungai.

Baca Juga : Prabowo: Saya Dekat dengan Petani karena HKTI dan Pengalaman Tempur

Baca Juga : Bupati Takalar Serahkan SK dan ID Card kepada 393 Kepala Dusun

 

“Mereka datang dan merusak ubi, jagung, dan pisang saya pakai traktor. Tanaman saya dibuang ke sungai,” kata Daeng Sarring.

Baca Juga : Prabowo: Saya Dekat dengan Petani karena HKTI dan Pengalaman Tempur

Baca Juga : Bupati Takalar Serahkan SK dan ID Card kepada 393 Kepala Dusun

 

Peristiwa lain dialami Daeng Pa’ja, seorang perempuan petani yang mengaku mengalami kekerasan ketika mempertahankan lahannya pada 16 November 2026. Ia mengatakan dirinya didorong hingga terjatuh dan mengalami luka saat menolak aktivitas penanaman tebu di lahan yang dipersoalkan.

Baca Juga : Prabowo: Saya Dekat dengan Petani karena HKTI dan Pengalaman Tempur

Baca Juga : Bupati Takalar Serahkan SK dan ID Card kepada 393 Kepala Dusun

 

“Saya didorong ke tanah dan tubuh saya mengalami luka. Saya menolak perpanjangan HGU PTPN dan tidak mau lagi menanam tebu,” ujar Daeng Pa’ja.

Baca Juga : Prabowo: Saya Dekat dengan Petani karena HKTI dan Pengalaman Tempur

Baca Juga : Bupati Takalar Serahkan SK dan ID Card kepada 393 Kepala Dusun

 

Bagi GRAMT dan para petani, kejadian tersebut memperlihatkan bahwa konflik agraria di Polongbangkeng tidak hanya menyangkut perebutan penguasaan tanah, tetapi juga menyentuh persoalan keamanan dan keselamatan warga.

Baca Juga : Prabowo: Saya Dekat dengan Petani karena HKTI dan Pengalaman Tempur

Baca Juga : Bupati Takalar Serahkan SK dan ID Card kepada 393 Kepala Dusun

 

Mereka menilai konflik yang berlangsung hampir 46 tahun itu telah meninggalkan ketakutan dan trauma di tengah masyarakat. Menagih kehadiran negara Di tengah tuntutan tersebut, petani mengingatkan kembali amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Baca Juga : Prabowo: Saya Dekat dengan Petani karena HKTI dan Pengalaman Tempur

Baca Juga : Bupati Takalar Serahkan SK dan ID Card kepada 393 Kepala Dusun

 

Mereka menilai prinsip tersebut semestinya menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyelesaikan konflik di Polongbangkeng. Negara, menurut mereka, harus memastikan pengelolaan tanah tidak menghilangkan hak dan sumber penghidupan masyarakat.

Baca Juga : Prabowo: Saya Dekat dengan Petani karena HKTI dan Pengalaman Tempur

Baca Juga : Bupati Takalar Serahkan SK dan ID Card kepada 393 Kepala Dusun

 

Selain itu, mereka juga mendesak agar tidak ada lagi tindakan intimidasi, kekerasan, maupun pemaksaan penggarapan lahan yang justru memperuncing konflik di antara warga.

Baca Juga : Prabowo: Saya Dekat dengan Petani karena HKTI dan Pengalaman Tempur

Baca Juga : Bupati Takalar Serahkan SK dan ID Card kepada 393 Kepala Dusun

 

Melalui aksi tersebut, petani Polongbangkeng bersama GRAMT menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, menolak perpanjangan HGU PTPN I Regional 8 Takalar karena mereka menilai masa berlaku HGU di sejumlah titik telah berakhir.

Baca Juga : Prabowo: Saya Dekat dengan Petani karena HKTI dan Pengalaman Tempur

Baca Juga : Bupati Takalar Serahkan SK dan ID Card kepada 393 Kepala Dusun

 

Mereka meminta pemerintah tidak memperpanjang hak tersebut sebelum persoalan penguasaan dan status tanah diselesaikan secara adil. Kedua, mendesak PTPN I Regional 8 Takalar menghentikan seluruh aktivitas operasional dan pengolahan lahan di area yang menurut petani telah berakhir masa HGU-nya atau tidak lagi memiliki dasar hak yang sah. Ketiga, mengecam segala bentuk kekerasan dan intimidasi terhadap petani yang mempertahankan tanahnya.

Baca Juga : Prabowo: Saya Dekat dengan Petani karena HKTI dan Pengalaman Tempur

Baca Juga : Bupati Takalar Serahkan SK dan ID Card kepada 393 Kepala Dusun

 

Mereka juga meminta agar tidak ada pihak, termasuk oknum kelompok tani maupun aparat, yang menggunakan tekanan atau tindakan represif untuk memaksakan penggarapan lahan. Bagi masyarakat Polongbangkeng, perjuangan ini bukan semata-mata soal mempertahankan sebidang tanah.

Baca Juga : Prabowo: Saya Dekat dengan Petani karena HKTI dan Pengalaman Tempur

Baca Juga : Bupati Takalar Serahkan SK dan ID Card kepada 393 Kepala Dusun

 

Lebih dari itu, mereka sedang memperjuangkan keberlanjutan hidup keluarga dan hak generasi berikutnya untuk tetap memiliki ruang hidup di tanah yang selama ini mereka kelola.

Baca Juga : Prabowo: Saya Dekat dengan Petani karena HKTI dan Pengalaman Tempur

Baca Juga : Bupati Takalar Serahkan SK dan ID Card kepada 393 Kepala Dusun

 

Sementara itu tuntutan mereka diarahkan kepada pemerintah daerah dan pihak terkait agar konflik agraria tersebut tidak terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Penyelesaian yang adil, penghentian kekerasan, serta kepastian hukum atas tanah menjadi hal yang mereka nantikan.

Baca berita lainnya Harian.news di Google News

Redaksi Harian.news menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: redaksi@harian.news

Follow Social Media Kami

KomentarAnda