HARIAN.NEWS, JAKARTA – Menyusul akademisi dari univertitas lain, Koalisi Dosen Universitas Mulawarman (Unmul) juga ikut mengeluarkan ‘teguran’ kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Unmul menyoroti soal mundurnya demokrasi akibat perilaku para elite politik, mulai dari putusan Mahkamah Konsitusi (MK) yang dinilai cacat etik, keterlibatan aparatur negara, pengangkatan penjabat kepala daerah yang tidak transparan dan terbuka, hingga keberpihakan dan cawe-cawe presiden dalam pemilihan presiden yang membahayakan demokrasi.
“Bahkan lembaga-lembaga negara telah dikooptasi oleh kekuasaan. Lembaga negara yang lahir dari rahim reformasi seperti KPK dan MK, dikontrol sedemikian rupa hanya untuk memuaskan syahwat politik kekuasaan,” kata dosen Fakultas Hukum Unmul Herdiansyah Hamzah dalam keterangannya, dikutip dari republika, Sabtu (3/2/2024).
Baca Juga : Kuliah Tamu, Unhas Bahas Terapi Nutrisi Fase Akut untuk Pasien Kritis
Adanya berbagai situasi tersebut membuat sivitas akademika Unmul memgambil sikap. Koalisi Dosen Unmul menuntut agar demokrasi diselamatkan. “Hentikan tindakan serta segala keputusan yang mencederai demokrasi,” ucapnya.
Koalisi Dosen Unmul juga mendesak presiden untuk tidak boleh memihak, serta mendesak pemerintah untuk menghentikan langkah politik yang hanya ditujukan untuk kepentingan dinastinya.
“Jokowi adalah presiden seluruh rakyat Indonesia, bukan presiden untuk anak dan keluarganya,” katanya menegaskan.
Baca Juga : Keren! Dua Mahasiswa Unhas Sumbang Perak untuk Sulsel di PON Aceh-Sumut 2024
Para akademisi juga meminta kepada seluruh aparatur negara agar bersikap netral dan tidak memihak dalam mementum elektoral 2024 ini. Para aparatur negara yang dibayar dari pajak-pajak rakyat harus mengabdi untuk kepentingan rakyat banyak, bukan kepada elit politik, golongan dan kelompok tertentu.
“Kekuasaan tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kelompok tertentu, termasuk mempolitisasi bantuan sosial atau bantuan pangan untuk memenangkan calon tertentu,” ungkapnya.
Terakhir, Koalisi Dosen Unmul juga menyerukan kepada seluruh akademisi dan kelompok intelektual lainnya untuk terlibat secara luas dan masif dalam menjaga demokrasi dari ancaman tiran kekuasaan.
Baca Juga : Puncak Perayaan Dies Natalis, Unhas Beri Penghargaan pada Mahasiswa Berprestasi
Sebelum Unmul, sejumlah kampus atau perguruan tinggi sudah terlebih dahulu mengeluarkan atau melakukan petisi hingga deklarasi kebangsaan mengecam carut marut demokrasi dan penyimpangan era Jokowi. Mulai dari Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Universitas Andalas (Unand).
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
