Swasembada untuk Siapa? Ketika Petani Batang Jeneponto Gagal Panen karena Kekeringan

HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Swasembada pangan kerap dipandang sebagai tonggak keberhasilan negara dalam menjamin kebutuhan dasar rakyatnya. Angka-angka produksi meningkat, impor ditekan, dan kemandirian seolah telah tercapai.

Namun, di balik narasi optimistis itu, ada pertanyaan mendasar yang layak diajukan, swasembada ini sebenarnya untuk siapa?

Di Kecamatan Batang, Jeneponto, realitas berbicara lain. Petani yang menggantungkan hidup pada lahan tadah hujan justru menghadapi kegagalan panen akibat kekeringan berkepanjangan.

Sawah yang seharusnya menghijau berubah menjadi kuning. Harapan yang ditanam juga perlahan mengering bersama hilangnya air. Dalam kondisi seperti ini, swasembada terasa seperti konsep yang jauh dari kehidupan mereka.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara capaian makro dan realitas mikro. Negara mungkin berhasil mencatat surplus produksi secara nasional, tetapi keberhasilan itu tidak merata.

Wilayah-wilayah rentan seperti Jeneponto justru tertinggal dalam hal akses terhadap infrastruktur dasar, khususnya irigasi. Ketergantungan pada hujan menjadikan petani berada dalam posisi yang sangat rapuh terhadap perubahan iklim yang semakin tidak menentu.

Melihat petani semata-mata sebagai korban yang pasrah juga tidak sepenuhnya adil. Dalam banyak kasus, petani justru memiliki daya lenting dan kreativitas yang sering luput dari perhatian.

Sebagian mulai mencoba pola tanam alternatif, mengganti komoditas dengan tanaman yang lebih tahan kering, atau mengatur waktu tanam dengan membaca tanda-tanda alam yang mereka pahami secara turun-temurun.

Ada pula yang berinisiatif membuat penampungan air sederhana atau memanfaatkan teknologi seadanya untuk bertahan. Ini menunjukkan bahwa petani bukan pihak yang diam menunggu, melainkan aktor yang terus berupaya beradaptasi di tengah keterbatasan.

Kreativitas dan ketahanan petani tidak boleh dijadikan alasan bagi negara untuk mengurangi tanggung jawabnya. Justru sebaliknya, inisiatif-inisiatif lokal tersebut perlu diperkuat dan didukung agar dapat berkembang lebih luas dan berkelanjutan. Tanpa dukungan sistemik, upaya mandiri petani akan selalu berada dalam batas yang sempit.

Di sinilah peran pemerintah menjadi krusial. Kementerian Pertanian semestinya tidak berhenti pada klaim keberhasilan, tetapi bergerak lebih jauh dengan intervensi nyata.

Pembangunan dan rehabilitasi sistem irigasi di daerah kering harus dipercepat. Program asuransi pertanian perlu diperluas agar petani tidak sepenuhnya menanggung kerugian saat gagal panen. Selain itu, distribusi teknologi pertanian yang adaptif terhadap kekeringan, seperti varietas padi tahan kering, harus lebih merata dan mudah diakses.

Lebih dari itu, pendekatan kebijakan perlu bergeser dari sekadar produksi menuju ketahanan dan keadilan. Ketahanan pangan tidak hanya diukur dari ketersediaan beras di gudang, tetapi juga dari kemampuan petani untuk terus menanam dan bertahan hidup.

Tanpa itu, swasembada hanya akan menjadi capaian semu yang tidak menyentuh akar persoalan.

Kisah petani Batang Jeneponto adalah pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak boleh diukur dari rata-rata semata. Ada suara-suara kecil yang kerap tenggelam dalam statistik besar. Ketika mereka gagal panen, yang hilang bukan hanya hasil pertanian, tetapi juga rasa kepercayaan terhadap hadirnya negara.

Swasembada bukan sekadar ketersediaan pangan, melainkan tentang keadilan bagi mereka yang memproduksinya. Petani telah menunjukkan bahwa mereka mampu beradaptasi dan berinovasi, tetapi mereka tidak bisa berjalan sendiri dalam menghadapi krisis yang semakin kompleks.

Negara harus hadir untuk memperkuat langkah mereka. Jika tidak, maka pertanyaan itu akan terus bergema, swasembada ini, sebenarnya untuk siapa? ***

Baca berita lainnya Harian.news di Google News

Penulis : IGA KUMARIMURTI DIWIA (PEMRED HARIAN.NEWS)