HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Swasembada pangan kerap dipandang sebagai tonggak keberhasilan negara dalam menjamin kebutuhan dasar rakyatnya. Angka-angka produksi meningkat, impor ditekan, dan kemandirian seolah telah tercapai.
Namun, di balik narasi optimistis itu, ada pertanyaan mendasar yang layak diajukan, swasembada ini sebenarnya untuk siapa?
Di Kecamatan Batang, Jeneponto, realitas berbicara lain. Petani yang menggantungkan hidup pada lahan tadah hujan justru menghadapi kegagalan panen akibat kekeringan berkepanjangan.
Baca Juga : Demokrasi atau Ego?
Sawah yang seharusnya menghijau berubah menjadi kuning. Harapan yang ditanam juga perlahan mengering bersama hilangnya air. Dalam kondisi seperti ini, swasembada terasa seperti konsep yang jauh dari kehidupan mereka.
Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara capaian makro dan realitas mikro. Negara mungkin berhasil mencatat surplus produksi secara nasional, tetapi keberhasilan itu tidak merata.
Wilayah-wilayah rentan seperti Jeneponto justru tertinggal dalam hal akses terhadap infrastruktur dasar, khususnya irigasi. Ketergantungan pada hujan menjadikan petani berada dalam posisi yang sangat rapuh terhadap perubahan iklim yang semakin tidak menentu.
Baca Juga : Efek Hukum dan Politik Terlalu Mesra
Melihat petani semata-mata sebagai korban yang pasrah juga tidak sepenuhnya adil. Dalam banyak kasus, petani justru memiliki daya lenting dan kreativitas yang sering luput dari perhatian.
Sebagian mulai mencoba pola tanam alternatif, mengganti komoditas dengan tanaman yang lebih tahan kering, atau mengatur waktu tanam dengan membaca tanda-tanda alam yang mereka pahami secara turun-temurun.
Ada pula yang berinisiatif membuat penampungan air sederhana atau memanfaatkan teknologi seadanya untuk bertahan. Ini menunjukkan bahwa petani bukan pihak yang diam menunggu, melainkan aktor yang terus berupaya beradaptasi di tengah keterbatasan.
Baca Juga : Di Tangan Intelektual, Disinformasi, Fitnah dan Kebencian Menjadi Ancaman Nyata
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
