Wabup Sinjai Kritik Kebijakan Efisiensi Presiden, Dinilai “Mencekik” Daerah
HARIAN.NEWS, SINJAI – Video Wakil Bupati Sinjai, Andi Mahyanto Mazda, yang mengkritik kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat viral di media sosial dan memicu beragam tanggapan publik.
Dalam pernyataannya, Andi Mahyanto menyoroti kebijakan efisiensi yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai, kebijakan tersebut berpotensi memberikan tekanan besar bagi pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Sinjai, dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik.
Dalam video yang beredar, ia bahkan menyebut kebijakan efisiensi anggaran berpotensi “mencekik” ruang gerak daerah.
“Efisiensi ini jangan sampai justru menjadi beban bagi daerah. Kita di daerah butuh ruang untuk bergerak dan berkembang,” ujarnya dalam rekaman tersebut.
Menanggapi polemik tersebut, seorang politisi muda di Kabupaten Sinjai, Ahmad, turut memberikan pandangan.
Ia menilai efisiensi anggaran seharusnya tidak dipandang sebagai hambatan, melainkan momentum untuk mendorong kemandirian daerah.
“Mestinya pemerintah tidak menjadikan efisiensi anggaran sebagai masalah. Justru ini jadi tantangan untuk lebih kreatif dalam mengelola aset daerah agar bisa meningkatkan pendapatan,” kata Ahmad, Kamis (30/4/2026).
Menurutnya, sejumlah langkah strategis dapat ditempuh pemerintah daerah, seperti mengoptimalkan aset yang terbengkalai melalui skema sewa, bagi hasil, maupun kerja sama pemanfaatan dengan pihak ketiga.
Selain itu, ia juga mendorong peningkatan profesionalisme dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar lebih produktif dan tidak menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“BUMD harus dikelola secara profesional dan mampu merambah sektor-sektor potensial di daerah,” tambahnya.
Ahmad juga menekankan pentingnya diversifikasi sumber pendapatan daerah, termasuk pengembangan sektor pariwisata yang dinilai belum tergarap optimal serta sektor lain yang memiliki nilai ekonomi.
Sementara itu, CEO dan Direktur Eksekutif lembaga survei politik PT Duta Politika Indonesia (DPI), Dedi Mananroi, menilai kritik yang disampaikan Wakil Bupati Sinjai merupakan hal yang wajar dalam dinamika pemerintahan. Namun, ia mengingatkan agar penyampaian aspirasi tetap memperhatikan etika komunikasi politik.
“Menurut saya, cukup bagus. Mudah-mudahan bisa didengar keluh kesahnya. Tapi ingat, jangan sampai cara penyampaiannya membuat pemerintah pusat tersinggung,” ujarnya.
Ia menambahkan, penyampaian kritik melalui media sosial memiliki risiko disalahartikan oleh pemerintah pusat.
“Jangan sampai membuat presiden dan menteri keuangan heran karena kepala daerah curhat di media sosial. Keluh kesah itu bisa saja diterima atau diacuhkan, jadi perlu cara komunikasi yang tepat,” tutupnya. ***
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
Penulis : IRMAN BAGOES