“BUMD harus dikelola secara profesional dan mampu merambah sektor-sektor potensial di daerah,” tambahnya.
Ahmad juga menekankan pentingnya diversifikasi sumber pendapatan daerah, termasuk pengembangan sektor pariwisata yang dinilai belum tergarap optimal serta sektor lain yang memiliki nilai ekonomi.
Baca Juga : Sekda Sinjai Jamin Tak Ada Pengurangan Peserta BPJS di Daerahnya
Sementara itu, CEO dan Direktur Eksekutif lembaga survei politik PT Duta Politika Indonesia (DPI), Dedi Mananroi, menilai kritik yang disampaikan Wakil Bupati Sinjai merupakan hal yang wajar dalam dinamika pemerintahan. Namun, ia mengingatkan agar penyampaian aspirasi tetap memperhatikan etika komunikasi politik.
“Menurut saya, cukup bagus. Mudah-mudahan bisa didengar keluh kesahnya. Tapi ingat, jangan sampai cara penyampaiannya membuat pemerintah pusat tersinggung,” ujarnya.
Ia menambahkan, penyampaian kritik melalui media sosial memiliki risiko disalahartikan oleh pemerintah pusat.
Baca Juga : Pemkab Sinjai Perkuat Perlindungan Kekayaan Intelektual, Gandeng Kemenkum Sulsel
“Jangan sampai membuat presiden dan menteri keuangan heran karena kepala daerah curhat di media sosial. Keluh kesah itu bisa saja diterima atau diacuhkan, jadi perlu cara komunikasi yang tepat,” tutupnya. ***
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
