Warga Demo Jalan Rusak, Pemda Dinilai Tak Berdaya Hadapi Kebijakan Pusat
HARIAN.NEWS,SINJAI – Aksi unjuk rasa warga Dusun Pakokko, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, bersama aliansi mahasiswa di Kantor Bupati Sinjai tak hanya menyoroti buruknya infrastruktur, tetapi juga memunculkan kritik terhadap lemahnya posisi pemerintah daerah dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat di tingkat pusat, Senin (4/5/2026).
Jenderal Lapangan aksi, Randi, menegaskan bahwa kerusakan jalan yang telah berlangsung puluhan tahun adalah bukti nyata lambannya perhatian pemerintah.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada aktivitas warga, terutama petani dan pelajar.
“Ini bukan sekadar soal jalan rusak, tapi soal keseriusan pemerintah memperjuangkan rakyatnya,”tegasnya dalam orasi.
Dalam audiensi bersama Bupati Sinjai, Ratnawati Arif, terungkap bahwa perbaikan jalan di Dusun Pakokko sebenarnya telah masuk dalam prioritas pembangunan.
Namun, rencana tersebut belum bisa direalisasikan pada tahun 2026 akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
“Program ini sudah masuk prioritas, tetapi dengan adanya kebijakan efisiensi dari pusat, kami belum bisa melaksanakan pembangunan tahun ini,”ujar Bupati perempuan pertama di kabupaten Sinjai.
Di sisi lain, sikap berbeda justru ditunjukkan Wakil Bupati Sinjai yang sebelumnya melayangkan surat terbuka kepada Presiden melalui media sosial, mengkritik kebijakan efisiensi yang dinilai menghambat pembangunan di daerah.
Kondisi ini memunculkan persepsi pemerhati sosial di Sinjai, bahwa pemerintah daerah berada dalam posisi yang serba terbatas di satu sisi mengakui prioritas kebutuhan masyarakat, namun di sisi lain belum mampu menembus kebijakan pusat untuk memastikan realisasi anggaran.
“Kalau terus berdalih pada efisiensi pusat, lalu di mana peran daerah?” tegas Ahmad.
Lanjut dikatakan Ahmad, pemerintah daerah seharusnya tidak hanya menyampaikan keterbatasan, tetapi juga menunjukkan langkah konkret dalam melobi dan memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional.
“Situasi ini mempertegas dilema pemerintah daerah di tengah kebijakan efisiensi nasional.
Di satu sisi, tuntutan masyarakat kian mendesak, sementara di sisi lain ruang gerak fiskal dan akses terhadap dukungan pusat masih menjadi kendala utama. Kasian masyarakat masih menunggu realisasi nyata, bukan sekadar status prioritas yang terus tertunda,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Sinjai, Haris Achmad, mengungkapkan terdapat tiga ruas jalan yang mengalami kerusakan berat, yakni Bonto Kunyi–Pakokko (1,9 km), Laha-laha–Pakokko (1,9 km), dan Koro–Pakokko (2,4 km).
“Secara teknis kami siap, tinggal menunggu dukungan anggaran,” ujarnya. ***
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
Penulis : IRMAN BAGOES