HARIAN.NEWS,SINJAI – Aksi unjuk rasa warga Dusun Pakokko, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, bersama aliansi mahasiswa di Kantor Bupati Sinjai tak hanya menyoroti buruknya infrastruktur, tetapi juga memunculkan kritik terhadap lemahnya posisi pemerintah daerah dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat di tingkat pusat, Senin (4/5/2026).
Jenderal Lapangan aksi, Randi, menegaskan bahwa kerusakan jalan yang telah berlangsung puluhan tahun adalah bukti nyata lambannya perhatian pemerintah.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada aktivitas warga, terutama petani dan pelajar.
Baca Juga : Bupati Sinjai Terima Pengaduan Warga Pakokko Soal Jalan Rusak
“Ini bukan sekadar soal jalan rusak, tapi soal keseriusan pemerintah memperjuangkan rakyatnya,”tegasnya dalam orasi.
Dalam audiensi bersama Bupati Sinjai, Ratnawati Arif, terungkap bahwa perbaikan jalan di Dusun Pakokko sebenarnya telah masuk dalam prioritas pembangunan.
Namun, rencana tersebut belum bisa direalisasikan pada tahun 2026 akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Baca Juga : Bupati Sinjai Dorong SRG Perkuat Ketahanan Pangan dari Daerah
“Program ini sudah masuk prioritas, tetapi dengan adanya kebijakan efisiensi dari pusat, kami belum bisa melaksanakan pembangunan tahun ini,”ujar Bupati perempuan pertama di kabupaten Sinjai.
Di sisi lain, sikap berbeda justru ditunjukkan Wakil Bupati Sinjai yang sebelumnya melayangkan surat terbuka kepada Presiden melalui media sosial, mengkritik kebijakan efisiensi yang dinilai menghambat pembangunan di daerah.
Kondisi ini memunculkan persepsi pemerhati sosial di Sinjai, bahwa pemerintah daerah berada dalam posisi yang serba terbatas di satu sisi mengakui prioritas kebutuhan masyarakat, namun di sisi lain belum mampu menembus kebijakan pusat untuk memastikan realisasi anggaran.
Baca Juga : Ratnawati Arif: Perempuan Adalah Penggerak Pembangunan Daerah
“Kalau terus berdalih pada efisiensi pusat, lalu di mana peran daerah?” tegas Ahmad.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
