Lanjut dikatakan Ahmad, pemerintah daerah seharusnya tidak hanya menyampaikan keterbatasan, tetapi juga menunjukkan langkah konkret dalam melobi dan memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional.
“Situasi ini mempertegas dilema pemerintah daerah di tengah kebijakan efisiensi nasional.
Di satu sisi, tuntutan masyarakat kian mendesak, sementara di sisi lain ruang gerak fiskal dan akses terhadap dukungan pusat masih menjadi kendala utama. Kasian masyarakat masih menunggu realisasi nyata, bukan sekadar status prioritas yang terus tertunda,” tambahnya.
Baca Juga : Bupati Sinjai Terima Pengaduan Warga Pakokko Soal Jalan Rusak
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Sinjai, Haris Achmad, mengungkapkan terdapat tiga ruas jalan yang mengalami kerusakan berat, yakni Bonto Kunyi–Pakokko (1,9 km), Laha-laha–Pakokko (1,9 km), dan Koro–Pakokko (2,4 km).
“Secara teknis kami siap, tinggal menunggu dukungan anggaran,” ujarnya. ***
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
