Lanjut dikatakan Ahmad, pemerintah daerah seharusnya tidak hanya menyampaikan keterbatasan, tetapi juga menunjukkan langkah konkret dalam melobi dan memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional.
“Situasi ini mempertegas dilema pemerintah daerah di tengah kebijakan efisiensi nasional.
Baca Juga : Ketua Komisi III DPRD Jeneponto Prioritaskan Pembangunan Jalan Ka’nea di APBD-P 2026
Di satu sisi, tuntutan masyarakat kian mendesak, sementara di sisi lain ruang gerak fiskal dan akses terhadap dukungan pusat masih menjadi kendala utama. Kasian masyarakat masih menunggu realisasi nyata, bukan sekadar status prioritas yang terus tertunda,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Sinjai, Haris Achmad, mengungkapkan terdapat tiga ruas jalan yang mengalami kerusakan berat, yakni Bonto Kunyi–Pakokko (1,9 km), Laha-laha–Pakokko (1,9 km), dan Koro–Pakokko (2,4 km).
“Secara teknis kami siap, tinggal menunggu dukungan anggaran,” ujarnya. ***
Baca Juga : Bupati Ratnawati Buka MPLS 2026, Ini Pesan untuk Siswa Sinjai
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
