Baca Juga : Kepengurusan Baru PWI, Ketua DPRD Sulsel Siap Akselerasi Sinergi & Transformasi Digital Media
Baca Juga : Sistem Sulbagsel Masih Tertekan, PLN dan Pemprov Sulsel Evaluasi Pengaturan Beban
HARIAN.NEWS, MAKASSAR –DPRD Sulawesi Selatan bersama Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menyetujui paripurna Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026 sebesar Rp10,55 triliun.
Baca Juga : Kepengurusan Baru PWI, Ketua DPRD Sulsel Siap Akselerasi Sinergi & Transformasi Digital Media
Baca Juga : Sistem Sulbagsel Masih Tertekan, PLN dan Pemprov Sulsel Evaluasi Pengaturan Beban
Persetujuan bersama Ranperda APBD Perubahan Sulsel 2026 disahkan dalam rapat paripurna di kantor sementara DPRD Sulsel, Kota Makassar, Jumat (25/9/2026) malam tadi.
Baca Juga : Kepengurusan Baru PWI, Ketua DPRD Sulsel Siap Akselerasi Sinergi & Transformasi Digital Media
Baca Juga : Sistem Sulbagsel Masih Tertekan, PLN dan Pemprov Sulsel Evaluasi Pengaturan Beban
Baca Juga : Sekda Sulsel Resmikan Program Pelajar Menabung, Sasar 20 Sekolah di Makassar, Maros dan Gowa
“Apakah bapak-ibu setuju Ranperda tentang Perubahan APBD 2026 disahkan,”ucap Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi alias Cicu.
Baca Juga : Kepengurusan Baru PWI, Ketua DPRD Sulsel Siap Akselerasi Sinergi & Transformasi Digital Media
Baca Juga : Sistem Sulbagsel Masih Tertekan, PLN dan Pemprov Sulsel Evaluasi Pengaturan Beban
Wakil Koordinator Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel, Fadriaty, mengatakan, dalam postur perubahan APBD 2026, pendapatan daerah mengalami penurunan 1,60 persen atau sekitar Rp170,47 miliar, dari target awal Rp10,65 triliun menjadi Rp10,48 triliun.
Baca Juga : Kepengurusan Baru PWI, Ketua DPRD Sulsel Siap Akselerasi Sinergi & Transformasi Digital Media
Baca Juga : Sistem Sulbagsel Masih Tertekan, PLN dan Pemprov Sulsel Evaluasi Pengaturan Beban
Kata Fadriaty, penurunan pendapatan berasal dari rasionalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 3,57 persen atau Rp235,41 miliar.
Baca Juga : Kepengurusan Baru PWI, Ketua DPRD Sulsel Siap Akselerasi Sinergi & Transformasi Digital Media
Baca Juga : Sistem Sulbagsel Masih Tertekan, PLN dan Pemprov Sulsel Evaluasi Pengaturan Beban
Baca Juga : Pemprov Sulsel Putuskan Kebijakan Antrean di SPBU Sistem Ganjil-Genap
“Sementara pendapatan transfer meningkat 1,21 persen atau Rp48,37 miliar dan lain-lain pendapatan daerah yang sah naik 34,83 persen atau Rp16,57 miliar,”ujar Fadriaty yang juga legislator Fraksi Demokrat membacakan laporan Banggar.
Baca Juga : Kepengurusan Baru PWI, Ketua DPRD Sulsel Siap Akselerasi Sinergi & Transformasi Digital Media
Baca Juga : Sistem Sulbagsel Masih Tertekan, PLN dan Pemprov Sulsel Evaluasi Pengaturan Beban
Selain, itu Fadriaty membacakan rekomendasi dan atau usulan sejumlah komisi DPRD kepada Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.
Baca Juga : Kepengurusan Baru PWI, Ketua DPRD Sulsel Siap Akselerasi Sinergi & Transformasi Digital Media
Baca Juga : Sistem Sulbagsel Masih Tertekan, PLN dan Pemprov Sulsel Evaluasi Pengaturan Beban
Dimana gaji ASN dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pemprov Sulsel hingga akhir 2026 menjadi perhatian serius para wakil rakyat .
Baca Juga : Kepengurusan Baru PWI, Ketua DPRD Sulsel Siap Akselerasi Sinergi & Transformasi Digital Media
Baca Juga : Sistem Sulbagsel Masih Tertekan, PLN dan Pemprov Sulsel Evaluasi Pengaturan Beban
Legislator perempuan menuturkan bahwa masih ada instansi atau OPD yang belum mengalokasikan kewajiban tersebut. Beberapa OPD yang dimaksud antara lain, Satpol PP, Inspektorat, Dinas Sosial, Biro Setelah pembalasan alot di Banggar, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akhirnya memasukkan gaji dan TPP ASN dalam APBD Perubahan Sulsel 2026.
Baca Juga : Kepengurusan Baru PWI, Ketua DPRD Sulsel Siap Akselerasi Sinergi & Transformasi Digital Media
Baca Juga : Sistem Sulbagsel Masih Tertekan, PLN dan Pemprov Sulsel Evaluasi Pengaturan Beban
“Setelah di-singkronisasi oleh TAPD, akhirnya belanja pegawai dalam hal ini gaji dan TPP ASN untuk di bulan 12 sudah dialokasikan,” tutur Fadriaty.
Baca Juga : Kepengurusan Baru PWI, Ketua DPRD Sulsel Siap Akselerasi Sinergi & Transformasi Digital Media
Baca Juga : Sistem Sulbagsel Masih Tertekan, PLN dan Pemprov Sulsel Evaluasi Pengaturan Beban
Adapun belanja operasional dalam APBD Perubahan Sulsel 2026 yang mencakup belanja pegawai berjumlah Rp6,24 triliun atau berkurang kurang-lebih Rp50,64 miliar dari sebelum perubahan Rp6,29 triliun.
Baca Juga : Kepengurusan Baru PWI, Ketua DPRD Sulsel Siap Akselerasi Sinergi & Transformasi Digital Media
Baca Juga : Sistem Sulbagsel Masih Tertekan, PLN dan Pemprov Sulsel Evaluasi Pengaturan Beban
Selain gaji dan TPP ASN, DPRD Sulsel juga meminta gubernur melalui anak buahnya segera turun membantu petani yang terdampak kekeringan. Banggar DPRD Sulsel turut mendesak Pemprov melunasi utang pembebasan lahan Stadion Sudiang sejumlah Rp18 miliar lebih dalam APBD Perubahan 2026. Untuknya, Dewan meminta penulasan utang dilakukan dengan hati-hati.
“Namun tetap memegang prinsip kehati-hatian (akuntabilitas hukum) terkait alokasi ganti rugi lahan Rp18 miliar dengan transparansi berkas inkrah-kajian APH, guna memastikan proyek fisik strategis nasional (APBN) tidak terhambat,”pungkasnya.
Baca Juga : Kepengurusan Baru PWI, Ketua DPRD Sulsel Siap Akselerasi Sinergi & Transformasi Digital Media
Baca Juga : Sistem Sulbagsel Masih Tertekan, PLN dan Pemprov Sulsel Evaluasi Pengaturan Beban
Baca Juga : Kepengurusan Baru PWI, Ketua DPRD Sulsel Siap Akselerasi Sinergi & Transformasi Digital Media
Baca Juga : Sistem Sulbagsel Masih Tertekan, PLN dan Pemprov Sulsel Evaluasi Pengaturan Beban
Baca Juga : Kepengurusan Baru PWI, Ketua DPRD Sulsel Siap Akselerasi Sinergi & Transformasi Digital Media
Baca Juga : Sistem Sulbagsel Masih Tertekan, PLN dan Pemprov Sulsel Evaluasi Pengaturan Beban
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
