Baca Juga : Gara-gara Live Medsos, Oknum PPPK Pemprov Sulsel Diperiksa
Baca Juga : Status Hukum PT Jamkrida Menjadi Perseroda Digodok Pansus DPRD Sulsel
HARIAN.NEWS, MAKASSAR –DPRD Sulawesi Selatan bersama Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menyetujui paripurna Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026 sebesar Rp10,55 triliun.
Baca Juga : Gara-gara Live Medsos, Oknum PPPK Pemprov Sulsel Diperiksa
Baca Juga : Status Hukum PT Jamkrida Menjadi Perseroda Digodok Pansus DPRD Sulsel
Persetujuan bersama Ranperda APBD Perubahan Sulsel 2026 disahkan dalam rapat paripurna di kantor sementara DPRD Sulsel, Kota Makassar, Jumat (25/9/2026) malam tadi.
Baca Juga : Gara-gara Live Medsos, Oknum PPPK Pemprov Sulsel Diperiksa
Baca Juga : Status Hukum PT Jamkrida Menjadi Perseroda Digodok Pansus DPRD Sulsel
Baca Juga : Penguatan Pengembangan Bakat Anak Disabilitas di Sulsel
“Apakah bapak-ibu setuju Ranperda tentang Perubahan APBD 2026 disahkan,”ucap Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi alias Cicu.
Baca Juga : Gara-gara Live Medsos, Oknum PPPK Pemprov Sulsel Diperiksa
Baca Juga : Status Hukum PT Jamkrida Menjadi Perseroda Digodok Pansus DPRD Sulsel
Wakil Koordinator Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel, Fadriaty, mengatakan, dalam postur perubahan APBD 2026, pendapatan daerah mengalami penurunan 1,60 persen atau sekitar Rp170,47 miliar, dari target awal Rp10,65 triliun menjadi Rp10,48 triliun.
Baca Juga : Gara-gara Live Medsos, Oknum PPPK Pemprov Sulsel Diperiksa
Baca Juga : Status Hukum PT Jamkrida Menjadi Perseroda Digodok Pansus DPRD Sulsel
Kata Fadriaty, penurunan pendapatan berasal dari rasionalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 3,57 persen atau Rp235,41 miliar.
Baca Juga : Gara-gara Live Medsos, Oknum PPPK Pemprov Sulsel Diperiksa
Baca Juga : Status Hukum PT Jamkrida Menjadi Perseroda Digodok Pansus DPRD Sulsel
Baca Juga : Kesiapsiagaan Bencana Polda Sulsel, DPRD Tekankan Pentingnya Sinergi
“Sementara pendapatan transfer meningkat 1,21 persen atau Rp48,37 miliar dan lain-lain pendapatan daerah yang sah naik 34,83 persen atau Rp16,57 miliar,”ujar Fadriaty yang juga legislator Fraksi Demokrat membacakan laporan Banggar.
Baca Juga : Gara-gara Live Medsos, Oknum PPPK Pemprov Sulsel Diperiksa
Baca Juga : Status Hukum PT Jamkrida Menjadi Perseroda Digodok Pansus DPRD Sulsel
Selain, itu Fadriaty membacakan rekomendasi dan atau usulan sejumlah komisi DPRD kepada Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.
Baca Juga : Gara-gara Live Medsos, Oknum PPPK Pemprov Sulsel Diperiksa
Baca Juga : Status Hukum PT Jamkrida Menjadi Perseroda Digodok Pansus DPRD Sulsel
Dimana gaji ASN dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pemprov Sulsel hingga akhir 2026 menjadi perhatian serius para wakil rakyat .
Baca Juga : Gara-gara Live Medsos, Oknum PPPK Pemprov Sulsel Diperiksa
Baca Juga : Status Hukum PT Jamkrida Menjadi Perseroda Digodok Pansus DPRD Sulsel
Legislator perempuan menuturkan bahwa masih ada instansi atau OPD yang belum mengalokasikan kewajiban tersebut. Beberapa OPD yang dimaksud antara lain, Satpol PP, Inspektorat, Dinas Sosial, Biro Setelah pembalasan alot di Banggar, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akhirnya memasukkan gaji dan TPP ASN dalam APBD Perubahan Sulsel 2026.
Baca Juga : Gara-gara Live Medsos, Oknum PPPK Pemprov Sulsel Diperiksa
Baca Juga : Status Hukum PT Jamkrida Menjadi Perseroda Digodok Pansus DPRD Sulsel
“Setelah di-singkronisasi oleh TAPD, akhirnya belanja pegawai dalam hal ini gaji dan TPP ASN untuk di bulan 12 sudah dialokasikan,” tutur Fadriaty.
Baca Juga : Gara-gara Live Medsos, Oknum PPPK Pemprov Sulsel Diperiksa
Baca Juga : Status Hukum PT Jamkrida Menjadi Perseroda Digodok Pansus DPRD Sulsel
Adapun belanja operasional dalam APBD Perubahan Sulsel 2026 yang mencakup belanja pegawai berjumlah Rp6,24 triliun atau berkurang kurang-lebih Rp50,64 miliar dari sebelum perubahan Rp6,29 triliun.
Baca Juga : Gara-gara Live Medsos, Oknum PPPK Pemprov Sulsel Diperiksa
Baca Juga : Status Hukum PT Jamkrida Menjadi Perseroda Digodok Pansus DPRD Sulsel
Selain gaji dan TPP ASN, DPRD Sulsel juga meminta gubernur melalui anak buahnya segera turun membantu petani yang terdampak kekeringan. Banggar DPRD Sulsel turut mendesak Pemprov melunasi utang pembebasan lahan Stadion Sudiang sejumlah Rp18 miliar lebih dalam APBD Perubahan 2026. Untuknya, Dewan meminta penulasan utang dilakukan dengan hati-hati.
“Namun tetap memegang prinsip kehati-hatian (akuntabilitas hukum) terkait alokasi ganti rugi lahan Rp18 miliar dengan transparansi berkas inkrah-kajian APH, guna memastikan proyek fisik strategis nasional (APBN) tidak terhambat,”pungkasnya.
Baca Juga : Gara-gara Live Medsos, Oknum PPPK Pemprov Sulsel Diperiksa
Baca Juga : Status Hukum PT Jamkrida Menjadi Perseroda Digodok Pansus DPRD Sulsel
Baca Juga : Gara-gara Live Medsos, Oknum PPPK Pemprov Sulsel Diperiksa
Baca Juga : Status Hukum PT Jamkrida Menjadi Perseroda Digodok Pansus DPRD Sulsel
Baca Juga : Gara-gara Live Medsos, Oknum PPPK Pemprov Sulsel Diperiksa
Baca Juga : Status Hukum PT Jamkrida Menjadi Perseroda Digodok Pansus DPRD Sulsel
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
