Baca Juga : Belanja Pemerintah Pusat di Sulsel Capai Rp18,15 Triliun
Baca Juga : 357 Tahun Sulsel, Gubernur Andi Sudirman: Infrastruktur Kita Percepat
Baca Juga : Belanja Pemerintah Pusat di Sulsel Capai Rp18,15 Triliun
Baca Juga : 357 Tahun Sulsel, Gubernur Andi Sudirman: Infrastruktur Kita Percepat
Baca Juga : Penguatan Pengembangan Bakat Anak Disabilitas di Sulsel
HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Ulah seorang oknum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) yang diduga asyik melakukan siaran langsung atau live di media sosial saat jam kerja berbuntut panjang.
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel akhirnya turun tangan dengan memanggil pegawai bersangkutan untuk dimintai klarifikasi.
Baca Juga : Belanja Pemerintah Pusat di Sulsel Capai Rp18,15 Triliun
Baca Juga : 357 Tahun Sulsel, Gubernur Andi Sudirman: Infrastruktur Kita Percepat
Berdasarkan informasi yang dihimpun, aktivitas oknum PPPK tersebut menjadi sorotan setelah rekaman videonya viral di media sosial. Peristiwa ini sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan kedisiplinan aparatur dan kepatuhan pegawai terhadap kewajiban kedinasan.
Baca Juga : Belanja Pemerintah Pusat di Sulsel Capai Rp18,15 Triliun
Baca Juga : 357 Tahun Sulsel, Gubernur Andi Sudirman: Infrastruktur Kita Percepat
Baca Juga : Momen HUT Sulsel ke-357, Cicu Minta Pemprov Evaluasi Program Pembangunan
Kepala BKD Sulsel, Erwin Sodding, membenarkan bahwa pihaknya telah mengambil langkah dengan memanggil oknum PPPK penuh waktu tersebut untuk memberikan penjelasan terkait aktivitas yang menjadi perhatian publik.
Baca Juga : Belanja Pemerintah Pusat di Sulsel Capai Rp18,15 Triliun
Baca Juga : 357 Tahun Sulsel, Gubernur Andi Sudirman: Infrastruktur Kita Percepat
“Sudah dipanggil,”singkat Erwin saat dikonfirmasi Sabtu (21/11/2026).
Baca Juga : Belanja Pemerintah Pusat di Sulsel Capai Rp18,15 Triliun
Baca Juga : 357 Tahun Sulsel, Gubernur Andi Sudirman: Infrastruktur Kita Percepat
Namun, pemanggilan tersebut belum disertai pengumuman hasil pemeriksaan. BKD Sulsel juga belum menjelaskan apakah aktivitas siaran langsung itu dilakukan ketika pegawai bersangkutan seharusnya menjalankan tugas kedinasan atau terdapat keadaan lain yang perlu dipertimbangkan.
Baca Juga : Belanja Pemerintah Pusat di Sulsel Capai Rp18,15 Triliun
Baca Juga : 357 Tahun Sulsel, Gubernur Andi Sudirman: Infrastruktur Kita Percepat
Sorotan terhadap kasus ini bukan semata-mata persoalan penggunaan media sosial, melainkan menyangkut kedisiplinan, tanggung jawab, serta profesionalisme aparatur yang menerima penghasilan dari anggaran negara.
Baca Juga : Belanja Pemerintah Pusat di Sulsel Capai Rp18,15 Triliun
Baca Juga : 357 Tahun Sulsel, Gubernur Andi Sudirman: Infrastruktur Kita Percepat
Terlebih, PPPK merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kewajiban melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai ketentuan perundang-undangan.
Baca Juga : Belanja Pemerintah Pusat di Sulsel Capai Rp18,15 Triliun
Baca Juga : 357 Tahun Sulsel, Gubernur Andi Sudirman: Infrastruktur Kita Percepat
Merujuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap ASN dituntut menjalankan tugas secara profesional, menjaga integritas, serta menaati ketentuan yang mengatur pelaksanaan kewajiban kedinasan.
Baca Juga : Belanja Pemerintah Pusat di Sulsel Capai Rp18,15 Triliun
Baca Juga : 357 Tahun Sulsel, Gubernur Andi Sudirman: Infrastruktur Kita Percepat
Meski demikian, aktivitas siaran langsung di media sosial tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin. Penilaiannya harus mempertimbangkan waktu kejadian, lokasi, kepentingan aktivitas, ketentuan internal instansi, serta dampaknya terhadap pelaksanaan tugas.
Baca Juga : Belanja Pemerintah Pusat di Sulsel Capai Rp18,15 Triliun
Baca Juga : 357 Tahun Sulsel, Gubernur Andi Sudirman: Infrastruktur Kita Percepat
Karena itu, hasil klarifikasi BKD Sulsel menjadi penting untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran kewajiban kedinasan dan apakah diperlukan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku bagi PPPK.
Baca Juga : Belanja Pemerintah Pusat di Sulsel Capai Rp18,15 Triliun
Baca Juga : 357 Tahun Sulsel, Gubernur Andi Sudirman: Infrastruktur Kita Percepat
Sejauh ini belum ada keterangan resmi mengenai hasil pemeriksaan, identitas dan unit kerja pegawai bersangkutan, maupun kemungkinan tindakan administratif yang akan diambil. Kasus ini sekaligus menjadi ujian bagi BKD Sulsel dalam memastikan pengawasan kedisiplinan aparatur berjalan secara objektif dan transparan, tanpa mendahului kesimpulan pemeriksaan.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
