HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham melakukan penataan birokrasi dengan menggeser 29 pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
Penataan jajaran kabinet MULIA tersebut berlangsung melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan di Balai Kota Makassar, Jumat (20/11/2026).
Baca Juga : Resmikan CFD Lapak Saudagar Tallo, Munafri Dorong Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat
Dari total 29 pejabat yang mengalami pergeseran posisi, sebanyak 12 pejabat tetap menempati jabatan sebelumnya. Sementara sejumlah pejabat lainnya mendapatkan penugasan baru, termasuk pada jajaran staf ahli dan asisten.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi penyegaran organisasi sekaligus penguatan kinerja birokrasi Pemkot Makassar melalui penerapan manajemen talenta.
Munafri menegaskan, pergeseran jabatan dalam organisasi pemerintahan merupakan hal yang lumrah. Karena itu, mutasi tidak boleh dimaknai sebagai bentuk ketidaksukaan, kebencian, maupun upaya mendiskreditkan pejabat tertentu.
Baca Juga : Hadiri Peresmian Kantor DWP di Gedung MGC, Munafri: Jadikan Ruang Inovasi dan Pemberdayaan
Menurutnya, penataan birokrasi dilakukan untuk menempatkan aparatur sesuai kompetensi, kapasitas, pengalaman, dan kebutuhan organisasi.
“Sebaliknya, penataan organisasi harus dipahami sebagai upaya menempatkan orang-orang yang memiliki kompetensi dan kapasitas sesuai kebutuhan organisasi,” ujarnya.
Munafri berharap komposisi baru birokrasi Pemkot Makassar mampu menghadirkan energi, pola kerja, dan koordinasi yang lebih baik dalam mendukung program pemerintahan.
Baca Juga : Wali Kota Makassar Dorong Pelestarian Olahraga dan Lagu Tradisional Saat Buka POP FEST 2025
Ia juga menegaskan bahwa penataan pejabat tidak berhenti pada pelantikan, tetapi harus diikuti peningkatan kinerja serta hasil nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
Evaluasi terhadap kinerja kepala organisasi perangkat daerah (OPD), lanjut Munafri, akan dilakukan secara berkala untuk melihat capaian program, efektivitas koordinasi, serta kemampuan masing-masing pejabat dalam menjalankan tugas.
“Setiap bulan itu ada evaluasi. Kita melihat bagaimana kinerja, koordinasi, capaian, dan program-program yang berjalan. Itu tetap terpantau dengan sistem yang ada,” ungkapnya.
Baca Juga : Munafri Jalin Kolaborasi di Jepang: Fokus Air Bersih, SDM, dan Digitalisasi Kota
Penataan birokrasi ini diharapkan membuat pemerintahan Kota Makassar semakin adaptif, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
