HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar mengusulkan agar gedung baru DPRD Makassar yang akan dibangun dilengkapi dengan fasilitas helipad dan tangga darurat.
Usulan ini muncul setelah insiden kebakaran gedung DPRD saat demonstrasi yang berujung ricuh beberapa waktu lalu.
Baca Juga : Kasus Jukir Liar Tak Ada Habisnya, DPRD Makassar Minta Perumda Parkir Jangan Diam
Kepala Pelaksana BPBD Makassar, Fadli Tahar, menilai kapasitas gedung DPRD sebagai kantor wakil rakyat membutuhkan standar keselamatan ekstra.
“Minimal harus ada helipad di atas, karena bisa saja kita membutuhkan helikopter TNI atau Polri untuk evakuasi darurat,” ujarnya, Selasa (9/9/2025).
Menurut Fadli, pelibatan BPBD sejak awal pembangunan gedung menjadi krusial agar desain gedung baru sesuai standar mitigasi bencana. Ia menekankan perlunya tangga darurat, titik kumpul evakuasi, dan jalur penyelamatan yang memadai.
Baca Juga : PKB Ingatkan: Kepuasan Publik Bukan Zona Nyaman
“Gedung lama tidak memiliki fasilitas tangga darurat yang cukup, sehingga saat terjadi kebakaran atau kerusuhan, keselamatan penghuni sangat berisiko,” tegasnya.
Sementara itu, untuk menunjang aktivitas legislator, DPRD Makassar kini menempati kantor sementara di Perumnas Hertasning. Biaya sewa gedung tersebut diperkirakan mencapai Rp450 juta per tahun hingga rehabilitasi rampung.
Usulan BPBD ini diharapkan menjadi perhatian serius agar gedung baru DPRD Makassar tidak hanya megah secara fisik, tetapi juga memenuhi standar keselamatan bagi seluruh penghuni dan masyarakat yang beraktivitas di dalamnya.
Baca Juga : Terbawa Arus hingga Barombong, Anak Tenggelam di Pattingalloang Ditemukan di Pesisir Makassar
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
