HARIAN.NEWS, SINJAI – Kucuran dana hibah untuk program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sinjai kembali menuai sorotan. Pasalnya, dalam kurun tahun anggaran 2019 hingga 2023, hibah tersebut diduga kuat menjadi ajang praktik yang tidak wajar dan terstruktur.
Sejumlah pihak menilai, pola penganggaran hibah yang terus berulang setiap tahun patut dipertanyakan.
Baca Juga : Bupati dan Mantan Bupati Sinjai di Duga Terlibat dalam Kasus Korupsi SPAM
Dugaan tersebut mengarah pada indikasi penyimpangan dalam proses perencanaan hingga penganggaran program SPAM di lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai.
Mr X, yang juga berstatus sebagai terperiksa dalam kasus tersebut, angkat bicara terkait polemik yang tengah berproses di aparat penegak hukum.
Ia menyebut terdapat kejanggalan nyata dalam mekanisme penganggaran dana hibah SPAM.
Baca Juga : Kasus SPAM Sinjai, Wabup Ungkap Pernah Minta Kejari Tunda Pemanggilan Bupati
“Anggaran dana hibah SPAM itu ada kejanggalan yang dilakukan oleh TAPD. Prosesnya tidak seperti mekanisme yang semestinya,” ungkapnya.
Menurutnya, sejumlah tahapan dalam penyusunan dan penetapan anggaran diduga tidak melalui prosedur yang transparan dan akuntabel.
Ia menilai, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memiliki peran sentral dalam proses tersebut sehingga perlu ditelusuri secara menyeluruh.
Baca Juga : Mr X Ungkap Dugaan Skenario ‘Tumbal’ di Kasus SPAM Hibah PDAM
Kasus hibah SPAM PDAM Sinjai saat ini diketahui tengah berproses di Kejaksaan Negeri Sinjai.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
