Dari Jatimulyo, Menpar Tebar Sertifikat Halal ke 34 Provinsi
Menpar Sertifikasi Halal 1.500 Desa Wisata demi Daya Saing
HARIAN.NEWS, YOGYAKARTA — Sebuah angin segar berembus di kaki perbukitan Menoreh, Kulon Progo. Bukan sekadar semilir sore hari, melainkan hembusan harapan baru bagi ribuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa wisata.
Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana, didampingi Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hasan, menyerahkan langsung sertifikat halal kepada lima perwakilan pengusaha UMKM di Desa Wisata Jatimulyo, Minggu (31/5/2026). Seremonial sederhana ini menjadi simbol ledakan transformasi besar: Indonesia serius membangun ekosistem pariwisata halal kelas dunia.
“Kehadiran kami hari ini bukan hanya untuk menyerahkan sertifikat halal,” tegas Menpar Widiyanti di hadapan para pelaku usaha yang antusias. “Tapi untuk menegaskan komitmen bersama membangun pariwisata yang semakin berkualitas, inklusif, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.”
Tak sekadar seremonial. Data di balik penyerahan sertifikat ini mencengangkan.
Program percepatan yang dimulai Juli 2025 sebagai proyek percontohan di 20 desa wisata itu kini telah meledak ekspansinya. Hingga akhir 2025, target membengkak menjadi 1.500 desa wisata di seluruh Indonesia. Jatimulyo adalah salah satu lokasi prioritas.
Hasilnya? Per 30 Mei 2026, Desa Wisata Jatimulyo sendiri telah mencatatkan 123 pengusaha UMKM dengan 139 produk yang berhasil mengantongi sertifikat halal. Secara nasional, kolaborasi Kementerian Pariwisata dan BPJPH telah melahirkan 31.548 sertifikat halal yang tersebar di 1.116 desa wisata, melintasi 34 provinsi.
DIY sendiri menduduki peringkat kelima nasional dalam jumlah sertifikat halal terbanyak, setelah Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan Riau. Peringkat yang membanggakan sekaligus tantangan untuk terus melesat.
Menpar Widiyanti menjelaskan bahwa sertifikat halal bukanlah sekadar stempel atau formalitas administratif. Ia adalah tiket emas menuju pasar yang lebih luas.
“Ketika UMKM tersertifikasi halal, daya saingnya meningkat. Kepercayaan konsumen bertambah, akses pasar semakin terbuka, baik untuk wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara,” ujara.
Haikal Hasan, Kepala BPJPH, menambahkan perspektif yang lebih menarik. Menurutnya, konsep pariwisata halal saat ini berkembang pesat di berbagai negara dan—poin penting—tidak hanya ditujukan bagi wisatawan Muslim.
“Halal kini menjadi simbol kesehatan, kebersihan, kepercayaan, dan transparansi yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat,” kata Haikal.
Fakta mendukung pernyataan ini. Haikal mengungkapkan bahwa negara-negara seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan Korea Selatan juga mulai gencar mengembangkan sektor pariwisata halal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar dunia, sedang memanfaatkan momentum ini.
Mengapa Jatimulyo yang dipilih? Bukan tanpa alasan. Desa wisata ini bukanlah pemain baru. Prestasinya mentereng: Juara I Kategori Desa Wisata Maju pada Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024. Sejak 2020, Jatimulyo juga telah memperoleh fasilitasi sertifikasi desa wisata berkelanjutan.
Bupati Kulon Progo, Agung Setyawan, tak bisa menyembunyikan rasa bangganya. “Kami sangat bangga dan berterima kasih atas kepercayaan ini. Kami akan terus berupaya agar semakin banyak destinasi wisata di Kulon Progo yang memiliki sertifikasi halal,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata DIY, Imam Pratanadi, yang mewakili Gubernur DIY, memberikan pidato yang menyentuh esensi persoalan. Menurutnya, sertifikasi halal memiliki makna yang jauh lebih luas.
“Ketika produk-produk UMKM di desa wisata memperoleh sertifikasi halal, yang sedang kita bangun bukan hanya legalitas produk, melainkan peradaban usaha yang lebih bermartabat. Kita sedang menegaskan bahwa desa mampu menjadi ruang ekonomi yang maju tanpa kehilangan keluhuran nilainya,” tutur Imam dengan penuh penekanan.
Program ini bukan sekadar proyek jangka pendek. Ia adalah bagian dari peta jalan besar menuju target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2028–2029. Haikal optimistis sinergi antara Kementerian Pariwisata dan BPJPH dapat memperkuat industri halal nasional sekaligus mendukung ambisi besar tersebut.
“Kami berharap kolaborasi ini terus berlanjut dan diperluas ke lebih banyak daerah sehingga manfaatnya dapat dirasakan semakin luas oleh masyarakat,” kata Haikal.
Selain itu, program ini mendukung penguatan 15 provinsi yang berpartisipasi dalam Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2025—sebuah indeks yang mengukur destinasi ramah muslim di Tanah Air.
Menpar Widiyanti mengingatkan bahwa di balik setiap sertifikat halal, ada proses panjang yang tak terlihat: pendampingan usaha, peningkatan kualitas produk, hingga terbukanya peluang ekonomi yang lebih luas. Inilah yang membedakan program ini dari sekadar gebrakan administratif.
“Sertifikasi halal tidak hanya meningkatkan kepercayaan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi wisatawan, tetapi juga memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha,” pungkasnya.
Turut mendampingi Menpar dalam acara tersebut sejumlah pejabat tinggi Kementerian Pariwisata: Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji, Plt. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Reza Pahlevi, Plt. Deputi Bidang Penyelenggara Kegiatan/Event Hafiz Agung Rifai, Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Strategi Media Apni Jaya Putra, Asisten Deputi Pengembangan Produk Pariwisata Itok Parikesit, serta Plt. Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Borobudur Yusuf Hartanto. ***
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
Penulis : ANDI AWAL TJOHENG