Menpar Sertifikasi Halal 1.500 Desa Wisata demi Daya Saing
HARIAN.NEWS, YOGYAKARTA — Sebuah angin segar berembus di kaki perbukitan Menoreh, Kulon Progo. Bukan sekadar semilir sore hari, melainkan hembusan harapan baru bagi ribuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa wisata.
Baca Juga : Ribuan Alumni Perikanan Unhas Siap Berkumpul di Tamalanrea
Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana, didampingi Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hasan, menyerahkan langsung sertifikat halal kepada lima perwakilan pengusaha UMKM di Desa Wisata Jatimulyo, Minggu (31/5/2026). Seremonial sederhana ini menjadi simbol ledakan transformasi besar: Indonesia serius membangun ekosistem pariwisata halal kelas dunia.
“Kehadiran kami hari ini bukan hanya untuk menyerahkan sertifikat halal,” tegas Menpar Widiyanti di hadapan para pelaku usaha yang antusias. “Tapi untuk menegaskan komitmen bersama membangun pariwisata yang semakin berkualitas, inklusif, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.”
Tak sekadar seremonial. Data di balik penyerahan sertifikat ini mencengangkan.
Baca Juga : BI Sulsel Kick Off REWAKO 2026, Dorong UMKM Naik Kelas
Program percepatan yang dimulai Juli 2025 sebagai proyek percontohan di 20 desa wisata itu kini telah meledak ekspansinya. Hingga akhir 2025, target membengkak menjadi 1.500 desa wisata di seluruh Indonesia. Jatimulyo adalah salah satu lokasi prioritas.
Hasilnya? Per 30 Mei 2026, Desa Wisata Jatimulyo sendiri telah mencatatkan 123 pengusaha UMKM dengan 139 produk yang berhasil mengantongi sertifikat halal. Secara nasional, kolaborasi Kementerian Pariwisata dan BPJPH telah melahirkan 31.548 sertifikat halal yang tersebar di 1.116 desa wisata, melintasi 34 provinsi.
DIY sendiri menduduki peringkat kelima nasional dalam jumlah sertifikat halal terbanyak, setelah Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan Riau. Peringkat yang membanggakan sekaligus tantangan untuk terus melesat.
Baca Juga : Wabup Gowa Dorong Pelaku UMKM Bawa Produk ke Pasar Ekspor
Menpar Widiyanti menjelaskan bahwa sertifikat halal bukanlah sekadar stempel atau formalitas administratif. Ia adalah tiket emas menuju pasar yang lebih luas.
“Ketika UMKM tersertifikasi halal, daya saingnya meningkat. Kepercayaan konsumen bertambah, akses pasar semakin terbuka, baik untuk wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara,” ujara.
Haikal Hasan, Kepala BPJPH, menambahkan perspektif yang lebih menarik. Menurutnya, konsep pariwisata halal saat ini berkembang pesat di berbagai negara dan—poin penting—tidak hanya ditujukan bagi wisatawan Muslim.
Baca Juga : Sentuh Pelaku Usaha Secara Nyata, Pemkab Jeneponto Validasi Data UKM
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
