“Halal kini menjadi simbol kesehatan, kebersihan, kepercayaan, dan transparansi yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat,” kata Haikal.
Fakta mendukung pernyataan ini. Haikal mengungkapkan bahwa negara-negara seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan Korea Selatan juga mulai gencar mengembangkan sektor pariwisata halal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar dunia, sedang memanfaatkan momentum ini.
Mengapa Jatimulyo yang dipilih? Bukan tanpa alasan. Desa wisata ini bukanlah pemain baru. Prestasinya mentereng: Juara I Kategori Desa Wisata Maju pada Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024. Sejak 2020, Jatimulyo juga telah memperoleh fasilitasi sertifikasi desa wisata berkelanjutan.
Baca Juga : Ribuan Alumni Perikanan Unhas Siap Berkumpul di Tamalanrea
Bupati Kulon Progo, Agung Setyawan, tak bisa menyembunyikan rasa bangganya. “Kami sangat bangga dan berterima kasih atas kepercayaan ini. Kami akan terus berupaya agar semakin banyak destinasi wisata di Kulon Progo yang memiliki sertifikasi halal,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata DIY, Imam Pratanadi, yang mewakili Gubernur DIY, memberikan pidato yang menyentuh esensi persoalan. Menurutnya, sertifikasi halal memiliki makna yang jauh lebih luas.
“Ketika produk-produk UMKM di desa wisata memperoleh sertifikasi halal, yang sedang kita bangun bukan hanya legalitas produk, melainkan peradaban usaha yang lebih bermartabat. Kita sedang menegaskan bahwa desa mampu menjadi ruang ekonomi yang maju tanpa kehilangan keluhuran nilainya,” tutur Imam dengan penuh penekanan.
Baca Juga : BI Sulsel Kick Off REWAKO 2026, Dorong UMKM Naik Kelas
Program ini bukan sekadar proyek jangka pendek. Ia adalah bagian dari peta jalan besar menuju target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2028–2029. Haikal optimistis sinergi antara Kementerian Pariwisata dan BPJPH dapat memperkuat industri halal nasional sekaligus mendukung ambisi besar tersebut.
“Kami berharap kolaborasi ini terus berlanjut dan diperluas ke lebih banyak daerah sehingga manfaatnya dapat dirasakan semakin luas oleh masyarakat,” kata Haikal.
Selain itu, program ini mendukung penguatan 15 provinsi yang berpartisipasi dalam Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2025—sebuah indeks yang mengukur destinasi ramah muslim di Tanah Air.
Baca Juga : Wabup Gowa Dorong Pelaku UMKM Bawa Produk ke Pasar Ekspor
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
