Namun demikian, hasil pemeriksaan atas dokumen DPPA dan RKBMD menunjukkan kegiatan pengadaan Sistem Monitoring Pendidikan Sekolah tersebut tidak tercantum dalam RKBMD Dinas Pendidikan Tahun 2023.
Menanggapi keganjilan tersebut,seorang narasumber yang meminta namanya di inisialkan HN, membenarkan adanya korupsi berjamaah dalam temuan BPK RI tahun anggaran 2023.
Baca Juga : Skandal Seragam Sekolah 2024: Benarkah Penyidikan Kejari Sinjai Tak Transparan?
Bahkan, HN, mengatakan adanya bagi-bagi fee dalam proyek Dinas pendidikan Sinjai.
Dugaan Markup Pengadaan Komputer Disdik Sinjai 2023 Kembali Mencuat || [email protected]
“Memang ada permasalahan-permasalahan dalam pengadaan (Belanja Perlengkapan Sekolah pada Dinas Pendidikan tahun 2023.) itu,hasil pemeriksaan atas dokumen DPPA dan RKBMD
menunjukkan bahwa kegiatan pengadaan Sistem Monitoring Pendidikan Sekolah pada DPPA tidak tercantum dalam RKBMD Dinas Pendidikan Tahun 2023. Hampir tiap tahun di Disdik itu ada proyek fiktif. Bahkan, pernah kejadian Kadisdik marah-marah gegara kebagian fee’nya sedikit,” ujar HN
Baca Juga : Anggaran Pemeliharaan Jalan di Sinjai jadi Temuan BPK ?
Kepala Sub Bagian Humas dan Tata Usaha Perwakilan BPK Sulsel, I Made Anom Jumitra, sebelumnya menyampaikan bahwa berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen pengadaan, pertanggungjawaban, serta uji petik fisik, ditemukan sejumlah permasalahan.
Di antaranya, perencanaan pengadaan sistem pemantauan pendidikan yang tidak memadai serta sistem yang belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan sebagaimana tujuan awal pengadaan.
Temuan tersebut menambah daftar catatan BPK terhadap penggunaan anggaran Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sinjai, khususnya di sektor pendidikan.***
Baca Juga : Kasat Reskrim Sinjai di Ganti, Kasus Korupsi Ceklok Terabaikan?
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
