HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Makassar menyambut positif pernyataan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, mengenai rencana pemerintah untuk memperbaiki penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui penggunaan data tunggal penanggulangan kemiskinan yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Langkah ini dinilai sebagai inisiatif strategis untuk memastikan bansos tepat sasaran dan menghindari kesalahan data yang selama ini menjadi kendala.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Makassar, Andi Makmur Burhanuddin atau yang akrab disapa Noval, menegaskan komitmennya untuk mendukung upaya pemerintah tersebut.
Baca Juga : Dewan Desak Disdik Makassar Tuntaskan Ketimpangan SMP
Noval sapaannya juga mengajak semua pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga terkait, untuk berkontribusi aktif dalam pemutakhiran data kemiskinan secara partisipatif.
“Kami di Fraksi PKB sepenuhnya mendukung inisiatif pemerintah untuk menjadikan penyaluran bansos lebih presisi. Penggunaan data tunggal adalah solusi yang kami nantikan untuk memastikan bantuan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan,” ujar Noval di Makassar, Rabu (11/12/2024)
Noval menyampaikan bahwa Fraksi PKB akan mendorong pemerintah daerah untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembaruan data, termasuk dengan melibatkan masyarakat secara langsung.
Baca Juga : Musrenbang Panakkukang, Dewan Ingatkan Program Fokus Berdayakan UMKM
“Kami percaya, pendekatan partisipatif dalam pemutakhiran data ini akan menciptakan kepercayaan dan akurasi yang lebih baik. Fraksi PKB siap menjadi mitra strategis dalam proses ini,” tambahnya.
Lebih lanjut, Fraksi PKB juga berkomitmen mengawasi pelaksanaan program bansos seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Program Indonesia Pintar (PIP) agar berjalan lancar.
“Kami akan terus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam program-program ini sehingga tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan maksimal,” tutup Noval.
Baca Juga : Dewan Kembali Agendakan Pemanggilan Disdik Makassar
Fraksi PKB juga menyoroti banyaknya kejadian yang mereka temukan terkait penyaluran bansos dalam kondisi data mismatch. Data yang tidak akurat sering menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran atau bahkan diterima oleh pihak yang sama berulang kali ataupun ada yang tidak dapat bantuan akibat penurunan kemampuan ekonomi yang belum terpantau dan terdata.
“Hal ini perlu menjadi perhatian serius. Dengan data tunggal, kami berharap masalah seperti ini tidak lagi terjadi di masa depan,” ungkap Noval.
Fenomena mismatch data ini juga telah disoroti dalam pandangan akhir Fraksi PKB pada sidang paripurna pembahasan APBD Kota Makassar 2025 beberapa waktu lalu. Dalam pandangan tersebut, Fraksi PKB menegaskan pentingnya pembenahan data penerima bansos sebagai salah satu prioritas pemerintah daerah untuk mencegah ketimpangan dan memastikan keadilan sosial.
Baca Juga : Ratusan Warga Padati Gedung DPRD Makassar Tuntut Dugaan Intimidasi
Langkah proaktif ini menunjukkan keseriusan PKB dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Makassar, sejalan dengan visi pemerintah pusat untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan di seluruh pelosok Indonesia.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
