HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada sebuah pelanggaran moral, yaitu ketika pelanggaran dilakukan berulang kali, dibiarkan tanpa konsekuensi, hingga akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang biasa.
Inilah gejala permisivisme yang patut diwaspadai.
Baca Juga : Dipengaruhi dan Mempengaruhi, Kita Tidak Bisa Mengatur Realitas
Ketika seseorang atau masyarakat mulai kehilangan daya kritis untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah.
Sesuatu yang dahulu dianggap menyimpang perlahan diterima sebagai kewajaran, bukan karena nilai kebenaran telah berubah, melainkan karena batas toleransi terhadap kesalahan terus bergeser.
Berita korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi, dan berbagai pelanggaran etika datang silih berganti. Bahkan, besarnya kerugian negara hingga miliaran dan triliunan rupiah seolah tidak lagi cukup membangkitkan keterkejutan publik.
Baca Juga : Negara Memberi Makan Anak Sekolah, Kelas Menengah Luka?
Masyarakat marah, bersuara, mengkritik, dan menuntut pertanggungjawaban. Namun, ketika kasus demi kasus terus bermunculan tanpa penyelesaian yang memberikan rasa keadilan, lahirlah kelelahan kolektif. Kita mulai berkata, “Sudahlah, percuma bersuara. Mereka tetap melakukan korupsi.”
Kita sedang menyaksikan pergeseran dari sikap kritis menuju apatisme, dari keberanian menolak ketidakbenaran menjadi kecenderungan untuk membiarkan.
Gambaran ini patut dicermati melalui data Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Badan Pusat Statistik (BPS). Pada 2024, IPAK Indonesia tercatat 3,85 pada skala 0–5, turun dari 3,92 pada 2023. Penurunan ini menjadi sinyal bahwa perilaku antikorupsi masyarakat masih menghadapi tantangan.
Baca Juga : Definisi Korupsi Ala Luhut Binsar
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
