Husniah vs Panggung Politik: Ketika Seorang Bupati Perempuan Memilih Melawan, Bukan Tunduk

HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Ada sejarah yang tidak lahir dari suara paling keras, melainkan dari keteguhan seseorang saat berada di tengah badai.

Husniah Talenrang duduk di hadapan puluhan awak media, didampingi dua pengacara, ketika gedung DPRD Gowa sedang menyalakan panggung Hak Angket.

Namun yang terlihat seorang Bupati yang sedang menghadapi tekanan politik. Perempuan yang memilih berdiri tegak ketika kekuasaan datang dengan segala sorotannya.

Persoalan ini tidak mengenai 16 pejabat yang dinonaktifkan atau sebuah kebijakan pemerintahan. Ia telah menyentuh pertanyaan yang jauh lebih mendasar, di mana batas antara pengawasan dan penghakiman, antara kewenangan dan kepentingan politik?

Hak angket adalah instrumen konstitusional untuk menjalankan fungsi pengawasan, bukan ruang untuk mengadili kehidupan pribadi seseorang.

Karena itu, ketika ranah privat mulai diseret ke tengah proses politik, publik berhak bertanya, apakah yang sedang diperiksa benar-benar kebijakan pemerintahan, atau justru kehidupan personal seorang kepala daerah?

Pernyataan Husniah, “Persoalan pribadi saya tidak diatur dalam Undang-Undang,” menjadi garis batas yang penting. Jika ada kebijakan yang keliru, buka dokumennya, jika ada pelanggaran, hadirkan bukti dan dasar hukumnya.

Tetapi jangan mengubah desas-desus menjadi fakta atau kewenangan menjadi alat untuk mempermalukan. Demokrasi tidak memiliki kekuasaan penuh untuk mengawasi, tetapi sebuah kesadaran bahwa setiap kekuasaan memiliki batas.

Tuduhan tentang adanya “design penzaliman” yang disampaikan kuasa hukum Husniah tentu merupakan pernyataan serius dan harus dibuktikan melalui fakta serta proses hukum.

Di sinilah semua pihak seharusnya berdiri pada tempat yang sama. Bukan opini, bukan tekanan massa, bukan permainan narasi. Jika ada kesalahan, proses secara terbuka. Jika ada pelanggaran prosedur, buktikan.

Jika tuduhan tidak berdasar, luruskan. Sebab maruah lembaga negara justru diuji ketika ia mampu menggunakan kewenangannya secara proporsional, transparan, dan tidak keluar dari tujuan yang diberikan konstitusi.

Di tengah kegaduhan itu, Husniah memilih dua jalan, “hukum dan kerja”. Dan menyatakan akan menempuh upaya hukum dan meminta bukti autentik, tetapi pada saat yang sama tidak membiarkan konflik politik menghentikan pemerintahan.

Ada pelayanan publik yang harus berjalan, ada program rakyat yang harus dilaksanakan, ada anak-anak yang membutuhkan makanan bergizi, ada keluarga yang menunggu kehadiran pemerintah. Rakyat tidak hidup dari drama politik, mereka membutuhkan pemerintahan yang bekerja.

Karena itu, keputusan untuk tetap menjalankan tugas di tengah tekanan bukan sekadar strategi komunikasi politik, melainkan pesan bahwa roda pemerintahan tidak boleh menjadi korban dari pertarungan kepentingan elite.

Sebagai seorang Bupati, Husniah juga berada dalam ruang politik yang tidak selalu ramah terhadap perempuan. Ketika perempuan tegas, ia bisa disebut keras, ketika melawan, dianggap emosional, ketika bertahan, keberaniannya dipersoalkan.

Tetapi kepemimpinan tidak ditentukan oleh gender, apalagi oleh kemampuan seseorang untuk tunduk pada tekanan. Perempuan berhak mempertahankan martabatnya, meminta tuduhan dibuktikan, dan berdiri di atas hukum tanpa harus kehilangan ketenangan.

Di titik inilah sikapnya menemukan makna, ia tidak perlu memenangkan setiap perdebatan, tidak perlu membalas setiap serangan, dan tidak perlu mengambil panggung yang sama. Cukup berdiri, bekerja, dan membiarkan hukum serta waktu menguji semuanya.

Gowa jauh lebih besar daripada pertarungan siapa yang paling kuat di antara elite politiknya. Gowa adalah sejarah, budaya, identitas, dan masa depan rakyat yang tidak boleh dijadikan panggung balas dendam atau arena pertarungan ego. Jika ada kesalahan, buktikan.

Jika ada pelanggaran, proses. Jika ada kebijakan yang keliru, koreksi. Tetapi jangan biarkan perbedaan politik merusak maruah lembaga dan mengorbankan kepentingan rakyat. Panggung politik suatu hari akan padam, jabatan akan berganti, dan kekuasaan akan berpindah tangan.

Yang tersisa adalah catatan sejarah tentang siapa yang memilih gaduh dan siapa yang memilih bekerja. Maka biarkan hukum berbicara, biarkan bukti menjelaskan, biarkan kerja menjawab dan biarkan rakyat menilai. Karena Husniah tidak memilih tunduk, ia memilih berdiri, bukan untuk melawan, tetapi untuk tetap bekerja bagi Gowa.
***

Baca berita lainnya Harian.news di Google News

Penulis : IGA KUMARIMURTI DIWIA (PEMRED HARIAN.NEWS)