Kampus Berdiri di Desa Kampili, Tetapi Mimpi di Tempat Lain

Oleh: _Mustamin Raga_

HARIAN.NEWS, GOWA – Pada tahun 2011, berdirilah kampus cabang Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Kehadiran kampus pencetak pamong pemerintahan itu bukanlah peristiwa biasa. Sebuah lembaga pendidikan kedinasan yang prestisius hadir di tengah hamparan sawah dan permukiman warga Desa Kampili.

Menurut berbagai cerita yang berkembang pada masa itu, salah satu tokoh yang sangat mendorong dan memperjuangkan agar kampus tersebut berlokasi di Gowa adalah Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Sul-Sel saat itu. Beliau tampak begitu bersemangat dan bersungguh-sungguh agar Gowa menjadi salah satu rumah bagi lembaga pendidikan yang mencetak para pamong pemerintahan itu.

Pertanyaannya sederhana: mengapa harus Gowa?

Tentu saja, hanya Pak Syahrul sendiri yang mengetahui secara persis seluruh pertimbangan dan niat yang ada di dalam benaknya. Namun, sebagai orang yang mencoba membaca logika pembangunan, sangat wajar jika kita berasumsi bahwa salah satu harapannya adalah agar kehadiran IPDN di Gowa dapat membuka jalan bagi lahirnya lebih banyak pamong pemerintahan dari putra-putri daerah, khususnya dari Kabupaten Gowa.

Bukankah hampir setiap pembangunan besar yang diperjuangkan seorang pemimpin biasanya memiliki dimensi jangka panjang bagi masyarakat setempat? Jalan dibangun agar orang mudah bergerak. Bendungan dibangun agar pertanian berkembang. Perguruan tinggi didirikan agar kualitas sumber daya manusia meningkat. Maka, sangat manusiawi bila orang berpikir bahwa perjuangan menghadirkan IPDN di Gowa juga mengandung harapan agar kelak akan lahir kader-kader pemerintahan dari tanah ini.

Hari ini, 18 Juni 2026, saya berada di Desa Kampili. Saya sengaja bertanya kepada kepala desa dan beberapa tokoh masyarakat.

“Sejak IPDN berdiri pada tahun 2011, sudah berapa orang anak Kampili yang berhasil diterima menjadi praja?”

Jawabannya sungguh mencengangkan.

Tidak ada.

Sampai hari ini, menurut keterangan yang saya peroleh, belum ada satu pun putra Desa Kampili yang berhasil lolos dan menempuh pendidikan di kampus yang berdiri di desanya sendiri.

Sekretaris Desa Kampili bahkan menceritakan bahwa baru pada tahun 2021 ada seorang anak muda yang diterima menjadi praja IPDN. Namun, ia bukan berasal dari Desa Kampili. Ia berasal dari Desa Julu Pa’mai, desa lain di Kecamatan Pallangga, dan diterima melalui jalur prestasi.

Fakta itu justru mempertegas sebuah ironi.

Sejak kampus tersebut berdiri pada tahun 2011, selama lima belas tahun masyarakat Kampili menyaksikan ribuan praja datang dan pergi. Mereka melihat gedung-gedung kampus berdiri megah di depan mata. Mereka menyaksikan berbagai kegiatan kedinasan berlangsung di lingkungan mereka sendiri. Namun, mereka belum pernah melihat seorang pun anak desa mereka mengenakan seragam praja dan melangkah masuk melalui gerbang kampus itu sebagai mahasiswa.

Mereka begitu dekat dengan kampus itu secara jarak, tetapi begitu jauh secara kesempatan.

Kedekatan fisik ternyata tidak otomatis melahirkan kedekatan akses.

Menurut Sekdes Kampili, pada tahun-tahun awal berdirinya kampus, banyak warga mendaftarkan anak-anak mereka dengan penuh harapan. Ada mimpi yang tumbuh di rumah-rumah sederhana. Ada orang tua yang membayangkan suatu hari nanti anaknya menjadi camat, lurah, sekretaris daerah, atau pejabat pemerintahan yang lahir dari Kampili dan dididik di kampus yang berdiri di desanya sendiri.

Tetapi tahun demi tahun berlalu.

Tak seorang pun berhasil lolos.

Harapan yang berkali-kali kandas akhirnya berubah menjadi keputusasaan. Orang tua mulai berhenti mendorong anak-anak mereka untuk mendaftar. Anak-anak muda tidak lagi menjadikan IPDN sebagai cita-cita. Nama kampus itu perlahan kehilangan daya magisnya.

Bagi sebagian warga, kampus tersebut akhirnya dipandang hanya sebagai sebuah bangunan yang kebetulan berada di Kampili.

Ada, tetapi terasa tidak hadir.

Dekat, tetapi tidak menyentuh.

Berdiri di tengah desa, tetapi manfaatnya bagi pengembangan sumber daya manusia setempat terasa seperti mimpi di siang hari.

Tentu, keadaan ini tidak boleh serta-merta dipahami sebagai kegagalan IPDN. Sistem penerimaan di lembaga kedinasan memang memiliki standar tertentu dan menjunjung prinsip merit serta persaingan nasional. Tidak ada jaminan bahwa daerah yang menjadi lokasi kampus otomatis akan memperoleh kuota mahasiswa dari wilayah tersebut.

Namun, kisah Kampili tetap menyisakan pertanyaan yang layak direnungkan.

Apakah kehadiran sebuah institusi besar cukup diukur dari bangunan fisiknya?

Ataukah ia juga harus diukur dari kemampuannya menumbuhkan inspirasi, membuka akses, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan yang menjadi tuan rumahnya?

Sebab pembangunan sejatinya bukan sekadar mendirikan gedung. Pembangunan juga berarti menghadirkan harapan yang dapat diraih, bukan harapan yang hanya bisa dipandang dari balik pagar.

Mungkin, seandainya hari ini kita dapat berbincang dengan Pak Syahrul Yasin Limpo, kita ingin bertanya dengan penuh hormat:

“Pak, ketika dahulu Bapak begitu gigih memperjuangkan agar IPDN berdiri di Gowa, apakah Bapak membayangkan akan lahir banyak pamong pemerintahan dari tanah ini? Apakah Bapak berharap anak-anak Kampili suatu saat dapat berjalan memasuki gerbang kampus itu sebagai praja, bukan sekadar menjadi penonton yang tinggal di sekitarnya? Ataukah perjuangan itu memang semata-mata untuk membantu pemerintah pusat menyediakan lokasi pendidikan saja?”

Pertanyaan itu mungkin tidak akan pernah memperoleh jawaban yang benar-benar utuh.

Namun, satu hal pasti: kehadiran sebuah kampus besar selalu melahirkan harapan. Dan harapan yang terlalu lama tidak menemukan kenyataan, lambat laun akan berubah menjadi pertanyaan.

Mengapa kampus itu berdiri di halaman rumah mereka, tetapi mimpinya tak pernah singgah di rumah-rumah anak Kampili?

Wallahu a’lam.

_Kantor Desa Kampili, 18 Juni 2026_

Baca berita lainnya Harian.news di Google News

Penulis : YUSRIZAL KAMARUDDIN