Logo Harian.news

Opini

Katakan Tidak untuk Politik Transaksional pada Pemilu 2024

Editor : Gita Selasa, 26 Juli 2022 14:43
Pemred harian.news, IGA Kumarimurti Diwia. Foto: dok
Pemred harian.news, IGA Kumarimurti Diwia. Foto: dok

Oleh : IGA Kumarimurti Diwia
(Wartawan Utama LPDS)

PEMILU 2024 sudah memasuki tahapan awal, per 29 Juli, pendaftaran dan verifikasi calon peserta. Wajib mempelajari visi misi dan mencari tau kriteria calon yang ideal memimpin negeri. Beberapa nama dari berbagai kalangan maupun tokoh, berlomba tampil dengan pesona masing-masing.

Mulai dari pejabat, pengusaha, ketua partai, pemuka agama, tokoh masyarakat hingga pedagang beras ikut berpolitik. Mencoba mengambil hati rakyat, entah melalui kepedulian terhadap bencana alam, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), prestasi anak bangsa, hajatan, pertikaian di medsos, bagi sembako dll.

Baca Juga : Solusi Menghadapi Kemacetan saat Mudik Lebaran

Kehadiran mereka bak pahlawan, seolah jadi malaikat penolong dan sosok orang yang paling peduli terhadap orang lain.

Kalkulasi biaya politik mencapai milyaran. Siapa kemampuan finansialnya kuat dan berminat bisa jadi pemimpin. Politik beli suara merajalela. Sementara ada orang mempunyai potensi memimpin tidak memiliki uang banyak. Akankah negeri dipimpin oleh pedagang beras, ironis, baru belajar pada saat memimpin. Hanya bicara untung rugi. Ilmu belum memadai atau mumpuni ingin jadi pejabat.

Kesempatan itu terbuka lebar jika masuk jadi pengurus partai, syarat harus banyak uang tentunya. Tidak semua mampu.

Baca Juga : KPU Sulsel Segera Susun Tahapan Pilkada 2024: Tahun ini Lebih Profesional

Cara tepat jika saat pemilihan tiba, katakan tidak jika ada transaksi uang, jangan menerima uang apalagi ada kewajiban menusuk gambar si pulan. Stop praktek transaksional. Tidak berkah digunakan anak cucu, hanya mendatangkan kemudaratan.

Fakta di lapangan menunjukkan dari pemilihan kepala desa hingga pemilihan gubernur sangat terkait politik uang. Dalam bentuk serangan fajar, serangan di TPS dll. Tolak saja, itulah satu-satunya cara, sock terapi untuk beri efek jera. Sebagai konsekuensi menghalalkan praktek beli suara. Jangan ada toleransi bagi para pelaku money politic. Semua harus kompak tidak memberi suara.

Gaungkan terus menerus, agar masyarakat tidak mudah dibodohi oleh uang. Setiap orang butuh uang untuk memenuhi hajat hidup, tidak dengan cara rendah. Kedepan, dimasa mendatang, kreativitas harus di ekplore untuk meyakinkan masyarakat, jadilah sosok yang berkualitas, mampu memetakan perpolitikan negeri yang bermutu, punya kemampuan berdiplomasi, menyampaikan visi dan arah kepemimpinan. Setidaknya sesuai apa yang diucapkan dan kelakuan di dunia nyata. Tunjukan dengan prestasi dan ilmu pengetahuan tingkat tinggi. Mengelola negara jangan coba-coba.

Baca Juga : Hotman Paris Siap Bela Prabowo Subianto

Tidak ada yang tidak mungkin jika disertai kesungguhan. Bukan persoalan tidak mampu, tapi lebih kepada mau atau tidak mau menjawab tantangan permasalahan negara. Pers berkewajiban terus menerus menyuarakan ”tidak” terhadap “money politik”.

Masih cukup waktu untuk mengajak dan mempengaruhi masyarakat hingga pemilihan tiba. Pers hebat adalah pers yang peduli akan nasib bangsa.

Ada beberapa tahapan pemilu meliputi :

Baca Juga : IPI Sebut Aura dan DM akan Diuntungkan Jika Gandeng Keluarga Raja di Pilkada Gowa

1.Pendaftaran atau verifikasi calon peserta tgl 29 Juli – 13 Desember 2022.
2. Penetapan peserta pemilu, 14 Desember.
3. Pencalonan Anggota DPD pada 6 Desember 2022 – 25 November 2022.
4. Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupate/Kota, 24 April 2023 – 25 November 2023.
5. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, 19 Oktober – 25 November 2023
6. Kampanye selama 75 hari mulai 28 November – 10 Februari 2024.
7. Pemungutan suara Pemilu , 14 Februari 2024.

Dipastikan politik menjadi wajah negeri yang paling seksi, menyedot perhatian, bak gadis muda belia. Pers adalah corong rakyat, ikut andil mencerdaskan dan membagikan informasi yang baik demi masa depan bangsa. Informasi tentang bahaya politik uang dan dampaknya disiarkan dan dibagikan melalui media. Akan dibawa kemana arah tujuan bernegara jika uang menjadi raja.

Persaudaraan menjadi hancur, pertemanan renggang, terjadi sekat akibat hasutan. Tidak usah pilih si anu karena tidak ada uang. Pendidikan tinggi dan pengalaman tidak cukup kalau tidak ada uang dsb.

Politik itu mahal, tentu akan ada hitung-hitungan. Kapan modal kembali. Dipastikan bisa mengganggu kejiwaan. Biaya politik yang tidak sedikit sampai rela menjual aset keluarga berupa tanah dan harta benda lainnya. Bahkan meminjam pada rentenir, demi memuluskan praktek uang. Kalau terpilih apakah bisa menjamin mental akan baik-baik saja.

Bagaimana jika tidak terpilih. Berbagai resiko menanti. Tak jarang berakibat kematian, stres, kaget dan jantungan. Fenomena mengukur keberhasilan dengan uang sudah sangat merisaukan. Politik uang tidak mendidik justru menjerumuskan. Cikal bakal praktek korupsi dipastikan menjadi efek buruknya.

Tidak ada yang salah dalam politik, sejatinya kita hidup saja, mengelola emosi dan strategi dalam rumah tangga juga dikatakan politik. Politik yang bagaimanakah yang patut dan diikuti. Pers tidak boleh alergi terhadap politik. Merujuk pada teori politik Syahrul Yasin Limpo, “saya politiki anda, anda politiki saya dan kita saling/baku politiki”. Wajib media mencerdaskan masyarakat melalui pemberitaan. Jangan sampai terjadi, kita yang tau /pintar, tidak bicara, orang yang tidak tau, banyak bicara.

I G A. K

Baca berita lainnya Harian.news di Google News

Redaksi Harian.news menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: redaksi@harian.news atau Whatsapp 081243114943

Follow Social Media Kami

KomentarAnda