Ketua Gerindra Sinjai Tercatat Tiga Kali dalam Temuan Kelebihan Perjalanan Dinas
HARIAN.NEWS, SINJAI – Temuan dugaan kelebihan pembayaran perjalanan dinas di lingkungan DPRD Kabupaten Sinjai terus menuai sorotan publik.
Salah satu nama yang paling banyak diperbincangkan adalah Ketua DPC Gerindra Sinjai yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Sinjai, Fahriandi Matoa.
Dalam dokumen temuan yang beredar di kalangan masyarakat, Fahriandi tercatat dalam tiga kategori kelebihan pembayaran, yakni penginapan tidak senyatanya, transportasi tidak senyatanya, dan perjalanan dinas rangkap.
Nilai terbesar berasal dari penginapan yang disebut mencapai Rp87.661.160, disusul perjalanan dinas rangkap sebesar Rp2.126.000 dan transportasi tidak senyatanya sebesar Rp264.000.
Temuan tersebut langsung memicu reaksi pegiat sosial di Sinjai.
Banyak warga menilai kasus ini bukan sekadar persoalan administrasi biasa, melainkan menyangkut integritas wakil rakyat yang seharusnya menjadi contoh dalam penggunaan anggaran daerah.
Upaya konfirmasi kepada Fahriandi pada Selasa (7/7/2026) belum mendapat tanggapan.
Sementara itu, Ketua DPRD Sinjai Andi Jusman menegaskan bahwa persoalan tersebut merupakan kesalahan Sekretariat DPRD dalam menjabarkan Peraturan Bupati terkait perjalanan dinas.
“Ini kesalahan Sekretariat DPRD dalam menjabarkan Perbup. Ini bukan kesalahan anggota DPRD, dan semua anggota sudah melakukan pengembalian,” ujarnya singkat melalui pesan WhatsApp.
Namun penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredakan kritik masyarakat.
Pegiat sosial Sinjai sekaligus mantan petinggi Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi Selatan, Musadaq, menilai temuan itu telah mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui secara terbuka bagaimana anggaran perjalanan dinas digunakan.
Ia meminta pemerintah daerah dan Sekretariat DPRD membuka rincian penggunaan anggaran secara transparan serta memverifikasi seluruh bukti fisik perjalanan, mulai dari tiket, penginapan, hingga laporan kegiatan.
“Pengembalian kelebihan pembayaran saja tidak cukup apabila ditemukan unsur kesengajaan ataupun kelalaian. Semua dokumen harus diverifikasi secara ketat untuk memastikan tidak ada manipulasi atau perjalanan fiktif,” tegas Musadaq.
Ia juga mendorong aparat penegak hukum melakukan penyelidikan apabila ditemukan indikasi mark-up anggaran, pemalsuan dokumen, atau perjalanan dinas fiktif.
“Audit investigatif secara menyeluruh penting dilakukan untuk memastikan apakah ini murni kesalahan administrasi atau mengarah pada praktik korupsi,” tambahnya.
Selain itu, Musadaq menilai kasus ini menunjukkan lemahnya pengawasan internal dalam pengelolaan perjalanan dinas.
Ia meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pencairan, verifikasi, dan pertanggungjawaban anggaran agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Terlebih di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih berat, dan berharap DPRD serta pemerintah daerah menunjukkan komitmen nyata terhadap transparansi, akuntabilitas, dan penggunaan anggaran yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat
Kasus kelebihan pembayaran perjalanan dinas ini diketahui tidak hanya melibatkan satu atau dua orang.
Puluhan anggota DPRD Sinjai disebut tercatat dalam temuan yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah. ***
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
Penulis : IRMAN BAGOSENG