Selain itu, Musadaq menilai kasus ini menunjukkan lemahnya pengawasan internal dalam pengelolaan perjalanan dinas.
Ia meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pencairan, verifikasi, dan pertanggungjawaban anggaran agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Baca Juga : Temuan Kelebihan Bayar Perjalanan Dinas DPRD Sinjai Capai Ratusan Juta, Pengawasan Anggaran Jadi Sorotan
Terlebih di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih berat, dan berharap DPRD serta pemerintah daerah menunjukkan komitmen nyata terhadap transparansi, akuntabilitas, dan penggunaan anggaran yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat
Kasus kelebihan pembayaran perjalanan dinas ini diketahui tidak hanya melibatkan satu atau dua orang.
Puluhan anggota DPRD Sinjai disebut tercatat dalam temuan yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah. ***
Baca Juga : Pelantikan Pejabat Pemkab Sinjai Sisakan Jabatan Kosong, DPRD Diminta Tetap Gunakan Hak Interpelasi
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
