HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Setiap hari, rakyat menjalankan kewajibannya melalui pajak yang mereka bayarkan dari aktivitas ekonomi dan penghasilan mereka.
Di balik setiap rupiah pajak ada kerja, waktu, dan pengorbanan. Harapan di baliknya sederhana, apakah uang yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan, pembangunan, dan kehidupan yang lebih baik.
Baca Juga : Taufan Pawe: Butuh Penguatan Lebih untuk Ombudsman di Daerah
Harapan itu sebenarnya tidak muluk. Rakyat ingin jalan yang layak, pelayanan kesehatan yang mudah, pendidikan yang baik, pasar yang tertata, birokrasi yang tidak mempersulit, serta lingkungan yang mendukung kehidupan dan usaha.
Karena itu, ketika pemerintah membelanjakan uang publik, ukuran keberhasilan semestinya tidak berhenti pada berapa besar anggaran terserap, berapa banyak program dilaksanakan, atau berapa banyak kegiatan digelar. Pertanyaan yang lebih penting adalah, sejauh mana semua itu menjawab kebutuhan rakyat?
Sebuah gedung bisa berdiri megah, proyek bisa selesai tepat waktu, dan acara bisa berlangsung meriah.
Baca Juga : Pers, Penegak Hukum dan Kepercayaan Publik
Namun setelah peresmian dan seremoni berakhir, masyarakat kembali pada kehidupan sehari-hari.
Apakah jalan yang mereka lalui menjadi lebih baik? Apakah biaya hidup dan biaya usaha menjadi lebih ringan? Apakah pelayanan menjadi lebih cepat? Apakah waktu mereka lebih banyak untuk bekerja dan keluarga?
Di situlah pembangunan seharusnya menemukan ukurannya. Rakyat tidak hidup dari angka serapan anggaran, tetapi dari manfaat yang lahir setelah anggaran itu digunakan.
Baca Juga : Berangkat Merekam Letusan Anak Krakatau, Mereka Kini Jadi Sejarah
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
