HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Organisasi kepemudaan Pasukan Jihad Kebangkitan Bangsa (Panji Bangsa) mendorong penguatan ekosistem ekonomi kreatif bagi kelompok muda melalui diskusi publik bertajuk “Prabowonomic, Ekonomi Konstitusi, dan Ruang Tumbuh: Percepatan Ekonomi Kelompok Muda Kreatif” di Makassar, Sabtu (26/9/2026).
Diskusi tersebut menghadirkan Sekretaris Jenderal Dewan Komando Pusat (DKP) Panji Bangsa Bustanul Arifin, Anggota DPR RI Syamsu Rijal, akademisi Hamzah Hasan Haeriah, Ketua Satgas Prabowonomic DKP Panji Bangsa Ahmad Riyadi, serta perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dimana acara itu dipandu wartawan senior AS Kambie. Bustanul mengatakan, ekonomi konstitusi merupakan pengejawantahan Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan demi kemakmuran rakyat.
“Bagi kelompok muda kreatif, ini berarti mendorong lahirnya produk, inovasi, dan model bisnis yang berakar dari potensi lokal namun mampu bersaing di pasar global, sehingga pertumbuhan ekonomi kreatif tidak hanya menjadi konsumen teknologi dan tren, melainkan turut menjadi produsen nilai tambah bagi perekonomian nasional, sejalan dengan visi Prabowonomic,” ucapnya.
Ketua Satgas Prabowonomic DKP Panji Bangsa Ahmad Riyadi menekankan pentingnya kedaulatan ekonomi dalam pengelolaan sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak.Buka Peta Digital
Menurut dia, kedaulatan ekonomi juga berarti adanya kemandirian dalam menentukan arah pembangunan sesuai kebutuhan dan karakter bangsa, tanpa ketergantungan berlebihan terhadap kekuatan ekonomi eksternal.
Anggota DPR RI Syamsu Rijal menuturkan, bagi generasi muda kreatif, kedaulatan ekonomi juga berkaitan dengan jaminan terhadap ruang usaha, pasar digital, dan akses pembiayaan.
Ia menilai pelaku usaha muda dalam negeri perlu memiliki kesempatan untuk tumbuh tanpa sepenuhnya berhadapan dengan dominasi modal besar maupun platform asing.
Sementara itu, Ketua Dewan Komando Wilayah (DKW) Panji Bangsa Sulawesi Selatan Zulfikar Limolang mengatakan kelompok muda kreatif memiliki potensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Menurutnya bahwa potensi tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari akses pembiayaan, perluasan pasar, legalitas usaha hingga literasi bisnis dan keuangan.
“Terima kasih kepada Dewan Komando Pusat, Panji Bangsa memberikan kepercayaan kepada DKP Panji Bangsa Sulsel sebagai tempat pelaksanaan Diskusi Publik. Ada harapan semoga “prabowonomics” ini tidak berhenti di sini saja, tetapi hadir di ruang-ruang diskusi kelompok mahasiswa, pemuda dan pelajar serta kelompok masyarakat lainnya,” jelas Zulfikar yang juga menjabat Ketua Fraksi PKB DPRD Sulsel.
Zulfikar berharap pembahasan mengenai ekonomi konstitusi dan Prabowonomic dapat terus dikembangkan melalui forum-forum yang melibatkan mahasiswa, pemuda, pelajar dan kelompok masyarakat lainnya.
Gagasan mengenai ekonomi konstitusi yang dikaitkan dengan pemerintahan Presiden Prabowo sendiri menekankan Pasal 33 UUD 1945 sebagai salah satu landasan ekonomi nasional.
Presiden Prabowo dalam sejumlah kesempatan pada 2026 juga menyampaikan pentingnya penerapan Pasal 33 dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
