HARIAN.NEWS, MAKASSAR — Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, memastikan bahwa persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 telah mencapai 90 persen. Namun, sejumlah isu krusial masih menjadi perhatian, mulai dari maraknya jalur ilegal hingga pemangkasan kuota petugas haji.
Pernyataan tersebut disampaikan Nasaruddin usai menghadiri pembukaan Musyawarah Besar XII KKSS dan Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) XXV di Hotel Four Points by Sheraton, Makassar, Kamis (10/4/2025).
“InsyaAllah persiapan teknis sudah hampir rampung. Sekitar 90 persen. Kami optimitis, meski biaya haji turun, kualitas pelayanan tetap akan kami jaga bahkan ditingkatkan,” ujar Nasaruddin.
Biaya Haji Turun, Pelayanan Ditingkatkan
Baca Juga : Upaya Tertibkan Haji Ilegal, Arab Saudi Keluarkan Fatwa soal Berhaji Tanpa Izin
Tahun ini, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) turun sekitar Rp 4 juta dibandingkan tahun sebelumnya, setelah disepakati oleh Kemenag dan Komisi VIII DPR RI. Meski demikian, Kemenag menegaskan komitmen untuk tidak menurunkan standar pelayanan.
“Kita tetap akan fokus pada kualitas. Ini bukan soal harga semata, tapi soal bagaimana pelayanan tetap optimal meski dengan biaya yang lebih efisien,” tambahnya.
Jalur Haji Ilegal: Diselesaikan Kasus per Kasus
Namun di balik optimisme itu, bayang-bayang jalur pemberangkatan haji ilegal kembali mencuat. Nasaruddin mengakui praktik ini masih ada dan penanganannya akan dilakukan secara kasuistik.
Baca Juga : Menag Nasaruddin Umar: Layani Jemaah Haji 2025 dengan Senyum dan Tanpa Diskriminasi
“Tidak ada pendekatan tunggal. Kita akan selesaikan satu per satu, berdasarkan duduk perkara dan aktor yang terlibat. Yang sekarang kita fokuskan adalah membereskan haji legal dan formal,” katanya.
Praktik ini disebut-sebut masih menjangkiti sejumlah daerah, dengan modus yang semakin canggih dan melibatkan jaringan tertentu. Penindakan terhadap jalur ilegal ini disebut krusial demi menjamin keselamatan dan keabsahan jemaah.
Kuota Petugas Dipangkas, Pemerintah Diminta Efisien
Sementara itu, permintaan tambahan kuota petugas haji dari Indonesia telah dikabulkan Pemerintah Arab Saudi. Meski demikian, jumlahnya hanya 2.100 orang—sekitar separuh dari kuota tahun lalu.
Baca Juga : Menag Nasaruddin Umar Berduka atas Wafatnya Paus Fransiskus, Sosok Sahabat Dekat
“Permintaan kita dipenuhi, tapi kita juga harus ukur efisiensinya. Jangan sampai membengkak atau justru kurang,” ujar Nasaruddin.
Nasaruddin menyebut, efisiensi akan menjadi kunci pengelolaan personel tahun ini.
Lanjut Usia Jadi Prioritas
Adapun kuota haji Indonesia tahun ini tetap tinggi, yakni 221.000 jemaah. Rinciannya, 203.320 jemaah reguler dan 17.680 jemaah khusus. Dari jumlah jemaah reguler, terdapat 10.166 jemaah lansia yang menjadi prioritas, sebagai bagian dari kebijakan afirmasi pemerintah.
Baca Juga : Menteri Agama Apresiasi Taruna Ikrar sebagai Tokoh yang Rendah Hati dalam Halal Bihalal BPOM
Pemerintah juga menyiapkan 685 pembimbing ibadah dari KBIHU dan 1.572 petugas haji daerah (PHD) untuk mendampingi jemaah di lapangan.
PENULIS: NURSINTA
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
