HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar bersama PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat menggelar pertemuan strategis membahas percepatan penyediaan listrik di wilayah kepulauan yang hingga kini belum terjangkau jaringan PLN. Fokus utama pertemuan ini adalah menyusun skala prioritas wilayah kepulauan yang akan segera dialiri listrik.
General Manager PLN UID Sulselrabar, Edyansyah, menyampaikan bahwa kehadirannya di Kantor Balai Kota Makassar untuk bertemu Wali Kota Munafri Arifuddin bertujuan membahas solusi kelistrikan di pulau-pulau.
“Kami ingin memastikan bahwa upaya elektrifikasi di wilayah kepulauan berjalan cepat dan tepat sasaran. Kami siap mendukung, tapi prioritas harus ditentukan oleh pemerintah kota,” jelasnya, Rabu (21/05/2025).
Baca Juga : Appi–Aliyah Kawal Ketat Kesiapan Pemilihan RT/RW di Kecamatan Wajo
Menurut Edyansyah, warga di wilayah kepulauan merupakan bagian dari Kota Makassar, sehingga kebijakan pembangunan infrastruktur listrik sebaiknya berdasarkan arahan pemda.
PLN saat ini menanti keputusan skala prioritas dari Pemkot agar pemasangan bisa segera dilakukan secara bertahap.
Salah satu program unggulan PLN yang telah berjalan adalah pemasangan Super Sun di Pulau Barrang Caddi.
Baca Juga : PLN Kebut Pemulihan Kelistrikan Aceh Lewat Kolaborasi Lintas Instansi
Super Sun merupakan sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) individu yang memungkinkan setiap rumah di pulau tersebut memiliki pasokan listrik secara mandiri berbasis energi terbarukan.
“Program ini terbukti efisien dan ramah lingkungan. Setiap rumah bisa menikmati listrik tanpa harus menunggu pembangunan jaringan besar,” terang Edyansyah.
Meski begitu, implementasi Super Sun masih terbatas dan belum menjangkau pulau-pulau lain di wilayah administrasi Kota Makassar.
Baca Juga : Sidak Malam, Appi–Aliyah Pastikan Pemilihan RT/RW Aman Tanpa Kubu-Kubuan
Ia menambahkan bahwa kelanjutan program Super Sun sangat bergantung pada ketersediaan anggaran dan kolaborasi dari pemerintah kota.
PLN berharap ada dukungan, terutama dalam pembiayaan penyambungan dan pengembangan infrastruktur listrik di pulau lainnya.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen pemerintah kota untuk memperluas akses listrik sebagai hak dasar warga.
Baca Juga : Aliyah Mustika Ilham Resmikan Seroeni Makassar, Destinasi Kuliner dan Lifestyle Baru di CPI
Ia menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyiapkan skema bantuan khusus untuk dua kelompok masyarakat: mereka yang belum mampu menyambung listrik, dan mereka yang tidak mampu membayar tagihan secara rutin.
“Kami ingin memastikan seluruh masyarakat, termasuk yang di pulau, bisa merasakan listrik secara adil. Ini adalah kebutuhan mendasar yang harus kita perjuangkan,” ujar.
Ia menekankan bahwa koordinasi intensif dengan PLN dan pemangku kepentingan lain terus dilakukan demi mempercepat realisasi program ini.
Di luar kawasan kepulauan, pertemuan ini juga membahas pengembangan infrastruktur kelistrikan di wilayah daratan, termasuk rencana penerapan jalur kabel bawah tanah.
Menurut Munafri, program ini merupakan bagian dari transformasi infrastruktur kota agar lebih rapi, aman, dan tahan terhadap gangguan cuaca.
Proyek jalur kabel bawah tanah akan melibatkan koordinasi teknis lintas lembaga dan dipersiapkan melalui pendekatan damping sharing kabel.
“Kita sedang kaji teknis dan keamanannya. Tujuannya agar kelistrikan kota, baik di pulau maupun daratan, makin andal dan berkelanjutan,” tutupnya.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
