Logo Harian.news

HARIAN KOMUNITAS

PWI Pusat Desak Kapolda Babel Evaluasi Label Hoaks Enam Media

Editor : Andi Awal Tjoheng Kamis, 19 November 2026 06:56
Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat, Anrico Pasaribu, menerima pengaduan pengurus PWI Kepulauan Bangka Belitung terkait pelabelan hoaks terhadap enam media daring oleh humas Polda Babel ||(Kredit foto_pwibabel)
Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat, Anrico Pasaribu, menerima pengaduan pengurus PWI Kepulauan Bangka Belitung terkait pelabelan hoaks terhadap enam media daring oleh humas Polda Babel ||(Kredit foto_pwibabel)

Polda Babel Sebut Pelabelan Hoaks sebagai Diskresi Kepolisian

Menanggapi keberatan tersebut, Humas Polda Babel menyampaikan jawaban tertulis yang menjelaskan bahwa pelabelan hoaks dilakukan sebagai bentuk klarifikasi dan edukasi kepada masyarakat.

Baca Juga : PWI Sulsel Gelar UKW Desember 2026, Biaya Dipangkas 50 Persen

Polda menyatakan bahwa berdasarkan hasil verifikasi internal, enam pemberitaan tersebut dinilai tidak sesuai dengan fakta dan berpotensi menimbulkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang tidak kondusif.

Kabid Humas Polda Babel, Kombes Pol Agus Suharyoso, juga menyatakan bahwa pemberian label tersebut bukan dimaksudkan untuk merendahkan wartawan, media, maupun organisasi profesi pers.

Melalui pemberitaan resmi kepolisian, Polda Babel turut menyampaikan argumentasi bahwa langkah tersebut merupakan bentuk diskresi kepolisian dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Baca Juga : PWI Sulsel Dorong Pembenahan Organisasi dan Percepatan Konfercab

Argumentasi itu menjadi salah satu pokok persoalan yang dikonsultasikan pengurus PWI Babel kepada Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat.

Anrico: Produk Jurnalistik yang Memenuhi Kode Etik Harus Dilindungi

Anrico Pasaribu menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan hak yang dijamin undang-undang. Karena itu, setiap produk jurnalistik yang dihasilkan melalui proses profesional dan memenuhi ketentuan Kode Etik Jurnalistik harus memperoleh perlindungan hukum.

Baca Juga : Gandeng PWI Sulsel, Kanwil Imigrasi Gelar Workshop Kehumasan dan Media Briefing 2026

“Produk jurnalistik yang dihasilkan wartawan sesuai dengan kaidah dan Kode Etik Jurnalistik, berdasarkan fakta yang akurat, terverifikasi, serta memenuhi prinsip keberimbangan, sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan kemerdekaan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” ujar Anrico.

Menurut dia, kepolisian memiliki hak untuk memberikan klarifikasi atau membantah pemberitaan yang dinilai tidak sesuai fakta. Namun, penggunaan hak tersebut harus tetap memperhatikan prinsip penghormatan terhadap kemerdekaan pers.

Baca berita lainnya Harian.news di Google News

Redaksi Harian.news menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: redaksi@harian.news
Halaman
Penulis : IGA K DIWIA

Follow Social Media Kami

KomentarAnda