Baca Juga : Buku Gibran End The Game Karya Rismon Kembali Jadi Sorotan
Baca Juga : Trade Misinvoicing Mengancam, Gibran: Ada Arus Gelap di Balik Ekspor-Impor
HARIAN.NEWS, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi memutuskan gugatan terkait ijazah Gibran Rakabuming Raka yang diajukan Denny Indrayana dan kawan-kawan, tidak dapat diterima.
Baca Juga : Buku Gibran End The Game Karya Rismon Kembali Jadi Sorotan
Baca Juga : Trade Misinvoicing Mengancam, Gibran: Ada Arus Gelap di Balik Ekspor-Impor
Dalam amar putusannya, MK menyatakan para pemohon bukan peserta Pilpres 2024. Karena itu, para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut.
Baca Juga : Buku Gibran End The Game Karya Rismon Kembali Jadi Sorotan
Baca Juga : Trade Misinvoicing Mengancam, Gibran: Ada Arus Gelap di Balik Ekspor-Impor
Baca Juga : Surat Pengunduran Diri Wapres Gibran Sudah Diserahkan ke Prabowo
Dengan putusan ini, Gibran tetap menjabat sebagai Wakil Presiden dan mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga : Buku Gibran End The Game Karya Rismon Kembali Jadi Sorotan
Baca Juga : Trade Misinvoicing Mengancam, Gibran: Ada Arus Gelap di Balik Ekspor-Impor
“Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan nomor Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Baca Juga : Buku Gibran End The Game Karya Rismon Kembali Jadi Sorotan
Baca Juga : Trade Misinvoicing Mengancam, Gibran: Ada Arus Gelap di Balik Ekspor-Impor
Dimana gugatan ini diajukan oleh Partai Ummat, Komite Independen Pemantau Pemilu, Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Denny Indrayana, serta tiga advokat lainnya.
Baca Juga : Buku Gibran End The Game Karya Rismon Kembali Jadi Sorotan
Baca Juga : Trade Misinvoicing Mengancam, Gibran: Ada Arus Gelap di Balik Ekspor-Impor
Baca Juga : Prabowo Salat Id di Aceh Tamiang, Gibran di Istiqlal Jakarta
Ketua DPP Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Azwan, mengapresiasi putusan MK.
Baca Juga : Buku Gibran End The Game Karya Rismon Kembali Jadi Sorotan
Baca Juga : Trade Misinvoicing Mengancam, Gibran: Ada Arus Gelap di Balik Ekspor-Impor
Menurutnya, putusan tersebut telah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.
Baca Juga : Buku Gibran End The Game Karya Rismon Kembali Jadi Sorotan
Baca Juga : Trade Misinvoicing Mengancam, Gibran: Ada Arus Gelap di Balik Ekspor-Impor
Sementara itu, kuasa hukum pemohon, Refly Harun, menilai masih terbuka peluang untuk memakzulkan Gibran.
Baca Juga : Buku Gibran End The Game Karya Rismon Kembali Jadi Sorotan
Baca Juga : Trade Misinvoicing Mengancam, Gibran: Ada Arus Gelap di Balik Ekspor-Impor
“Peluang masih terbuka lebar untuk memakzulkan dan itu menurut UUD 1945. Harusnya pakai etika pemerintahan sejatinya mundur,”ujar Refly Harun dalam konferensi pers usai putusan MK dikutip di KompasTV.
Baca Juga : Buku Gibran End The Game Karya Rismon Kembali Jadi Sorotan
Baca Juga : Trade Misinvoicing Mengancam, Gibran: Ada Arus Gelap di Balik Ekspor-Impor
Selain itu,, terkait putusan MK soal program MBG yang ditegaskan oleh perwakilan YLBHI.
Baca Juga : Buku Gibran End The Game Karya Rismon Kembali Jadi Sorotan
Baca Juga : Trade Misinvoicing Mengancam, Gibran: Ada Arus Gelap di Balik Ekspor-Impor
“Kalau pemerintah dan DPR tetap melakukan pembangkangan, tidak tunduk pada putusan Mahkamah Konstitusi, maka kami akan kembali pada aksi jalanan,” kata Edy Kurniawan dari YLBHI menanggapi putusan MK mengenai anggaran MBG.
Baca Juga : Buku Gibran End The Game Karya Rismon Kembali Jadi Sorotan
Baca Juga : Trade Misinvoicing Mengancam, Gibran: Ada Arus Gelap di Balik Ekspor-Impor
Mahkamah Konstitusi memutuskan pembiayaan program MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat pada APBN 2028.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
