MAMASA, HARIAN.NEWS – Massa yang mengatasanamakan Aliansi Poros Rakyat Mamasa dari gabungan mahasiswa, perwakilan guru, aparat desa, dan LSM LIRA menggelar demonstrasi di persimpangan lima, Jumat (10/3/2023).
Aksi demonstrasi diawali sejak pagi Pukul 10.00 dengan membawa keranda mayat sebagai bentuk kritikan kepada pemerintah daerah kabupaten Mamasa.
Massa juga membentangkan spanduk yang bertuliskan bayarkan gaji honorer, tunjangan aparat desa dan menuntut tunjangan sertifikasi guru triwulan ke 4 pada tahun 2022 lalu, yang belum dibayarkan sampai saat ini oleh Pemeintah Daerah Kabupaten Mamasa.
Baca Juga : Paripurna DPRD Pengusulan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Mamasa
Rimawati sebagai guru yang mewakili guru lainnya menuntut ke Pemda Mamasa agar tunjangan sertifikasi guru SD – SMP segara dibayarkan. Pasalnya, kata demonstran anggaran dari pusat dalam hal ini kemendikbud sudah terealisasi 100 persen.
“Maka dari itu kami meminta agar gaji kami segera dibayarkan,” ujarnya dalam orasinya.
Massa mendesak Bupati Mamasa memberikan kejelasan mengapa anggaran dana pusat sudah terealisasi namun sampai saat ini pihak pemerintah daerah belum membayarkan gaji mereka.
Baca Juga : Bupati Mamasa Resmikan Seluruh Kegiatan PEN di Jembatan Tedong-tedong
Massa juga mendatangi kantor bupati untuk melanjutkan menyampaikan aspirasinya. Selain tunjangan sertifikasi, gaji aparat desa juga tak kunjung dibayarkan.
Bahkan aksi ini sempat ricuh lantaran kepolisian menghalau aksi pembakaran ban bekas oleh demonstran.
Sementara jendral lapangan mengatakan kami menuntut agar tunjangan aparat desa yaitu Anggaran Dana Desa (ADD) pada tahun 2022 segera dibayarkan karena sampai saat ini belum ada pembayaran dari pihak pemerintah daerah kabupaten Mamasa.
Baca Juga : Lantik 91 Kepada Desa, Bupati Mamasa: Tak Ada Lagi Pendukung Si Ini dan Si Itu
“Agar segera dibayarkan oleh pemerintah daerah kabupaten Mamasa, jika belum ada jawaban atau klarifikasi oleh pihak terkait kami akan lakukan lagi aksi demontrasi besok di puncak hari jadi kabupaten Mamasa ke 21 Tahun,” ancamnya.
Ia juga mendesak kepada pemerintah daerah kabupaten Mamasa agar menuntaskan pembayaran tunggakan BPJS karena menurutnya sudah ada ribuan data BPJS dinonaktifkan lantaran belum dibayarkan oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa
Sementara Bupati Mamasa H. Ramlan Badawi didampingi Wakil Bupati Marthinus Miranda yang menerima aspirasi aksi demontrasi mengatakan, “perlu kita pahami bersama bahwa pemerintah daerah kabupaten Mamasa mengalami defisit dan dana transferan dari pusat belum ada sampai saat ini.
Baca Juga : Bersama Forkopimda Mamasa, Ramlan Pembina Apel HKB Tingkat Sulbar
“Itu bisa kita cek di kas daerah,” kata Bupati.
“Belum ada dana di kas daerah sehingga sampai saat ini tunjangan aparat desa dan para tenaga honorer belum dibayarkan karena dana dari pusat belum ditransfer ke pemerintah daerah, seandainya sudah ada dana di kas daerah kami akan bayarkan,” ungkap Bupati Mamasa.
Meski demikian, Bupati Mamasa tak menampik dana dari Kemendikbud sudah cair namun dialihkan ke pembayaran lainnya.
“Akan tetapi kita alihkan ke kegiatan yang lebih mendesak, apa lagi sampai saat ini belum ada pihak dari tim auditor pemeriksa bahwa itu tidak bisa digunakan,” katanya.
Bupati Mamasa menambahkan bukan hanya dari tenaga honorer, dan guru sertifikasi yang belum dibayarkan, “kami saja biaya operasionalnya dua bulan belum dibayarkan,” bebernya.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
