HARIAN.NEWS, MAKASSAR — Dalam peluncuran Laporan Catatan Akhir Tahun 2024, Direktur Eksekutif WALHI Sulawesi Selatan, Muhammad Al Amin, membacakan rekomendasi serta tuntutan rakyat dan lingkungan hidup kepada Gubernur Sulawesi Selatan yang baru terpilih.
Diketahui, Pasangan Andi Sudirman Sulaiman – Fatmawati Rusdi menang dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulsel, dalam Pilkada yang diselenggarakan 27 November 2024 lalu.
Muhammad Al Amin menegaskan, pentingnya keadilan ekologi sebagai fondasi pembangunan di Sulawesi Selatan.
Baca Juga : WALHI Sulsel: 362 Bencana Ekologis di 2024 Kerugian Capai Rp1,95 Triliun
“Keadilan ekologi bukan hal yang menakutkan, melainkan mimpi kita bersama. Inilah suara orang muda dan suara lingkungan hidup di tanah Sulawesi Selatan,” ujarnya, dalam konferensi pers di cafe Red corner, Senin (30/12/2024).
Ia juga menyampaikan harapan agar tahun 2025 menjadi lebih damai, inklusif, adil, dan lestari.
“Kami berharap keadilan ekologi menjadi prioritas utama. Ini adalah langkah penting untuk mewujudkan Sulawesi Selatan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan di masa depan.”
Baca Juga : WALHI Sulsel Soroti Keadilan Ekologi di Akhir Tahun 2024
Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Al Amin menyampaikan sembilan rekomendasi WALHI Sulawesi Selatan untuk Gubernur dan seluruh kepala daerah di Sulsel yang terpilih, diantaranya:
1. Mengutamakan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan
Semua perencanaan investasi dan infrastruktur harus memperhatikan kondisi lingkungan hidup dan wilayah kelola rakyat.
Baca Juga : WALHI Nilai Solusi Pengelolaan Sampah 2 Paslon Timbulkan Masalah Baru
2. Evaluasi Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Izin tambang di wilayah vital dan ekosistem penting perlu dievaluasi atau dicabut.
3. Revisi RTRW Sulsel No. 3 Tahun 2022
Baca Juga : WALHI: Debat Pilgub Sulsel Minim Agenda Penyelamatan Lingkungan
Kebijakan terkait alokasi lahan reklamasi, tambang pasir laut, dan kawasan rentan bencana harus ditinjau ulang.
4. Mitigasi Bencana Berbasis Bentang Alam
Model mitigasi bencana harus melampaui batas administratif dan berbasis pada bentang alam.
5. Pemulihan dan Perlindungan Ekosistem Esensial
Wilayah resapan air, daerah aliran sungai, dan ekosistem penting harus dipulihkan dan dilindungi.
6. Pengembangan Ekonomi Berbasis Lokal
Model ekonomi berbasis pengetahuan lokal dan perlindungan ekologi harus diutamakan.
7. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
Hukum terkait perlindungan lingkungan, khususnya untuk pesisir, hutan, dan karst, harus ditegakkan.
8. Peningkatan Kapasitas Masyarakat
Kapasitas petani, perempuan, dan nelayan dalam menghadapi perubahan iklim perlu ditingkatkan.
9. Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
Prinsip keadilan gender harus diterapkan dalam seluruh kebijakan pembangunan di Sulawesi Selatan.
Penulis: Nursinta
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
