HARIAN.NEWS, JAKARTA – Berbagai kasus kriminal terjadi dipicu kecanduan judi online di sejumlah daerah di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir ini.
Menanggapi persoalan yang menjadi ancaman masa depan bangsa, Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal MI cemas dan membuatnya berang.
Sebagai perwakilan rakyat yang komisinya membidangi langsung persoalan ini, mendesak pemerintah melakukan langkah khusus.
Baca Juga : Sosialisasi 4 Pilar, Anggota DPR RI Dorong Masyarakat Makassar Junjung Tinggi Nilai Kebangsaan
“Komisi 1 DPR RI mendesak Komdigi (Kementerian Komunikasi dan Digital) segera mengambil langkah-langkah luar biasa (extraordinary),” tegas Syamsu Rizal.
Legislator PKB yang terpilih dari Dapil Sulsel 1 mengungkap dampak judi online yang luar biasa terhadap peningkatan kekerasan anak, perceraian rumah tangga bahkan sampai pada dekadensi moral anak menjadi alasan utama.
Deng Ical sapaannya menyebut di Jakarta, Pj Gubernur telah merilis 57 kekerasan anak karena Judol. Belum lagi angka perceraian yang disebabkan masalah rumah tangga yang terlilit pinjaman online.
Baca Juga : Komisi I DPRD Sinjai Dorong OPD Tingkatkan Layanan Publik
“Sampai pada perubahan perilaku anak yang cenderung menyendiri dan asosial karena kecanduan judol,” sebut dosen Ilmu Komunikasi ini.
Dia meminta ada koordinasi juga Komdigi dengan berbagai staleholder agar penuntasan persoalan Judol ini.
“Libatkan BIN dan BSSN. Tukar data dan sharing resources supaya bisa segera menumpas praktek Judol,” ucapnya.
Baca Juga : Ngopi Bareng Jurnalis, Deng Ical Kupas Isu Panas di DPR
Sebulmnya Deng Ical mengapresiasi kinerja KomDigi yang telah mampu menutup 187.000 situs Judol.
“ini langkah berani yang patut diacungi jempol,” sambung mantan Wakil Wali Kota Makassar ini.
Tantangan selanjutnya melanjutkan ke situs-situs yabg lebih besar. Bahkan yang terafiliasi dengan situs di luar negeri atau lembaga transnasional.
Baca Juga : Komisi I Deng Ical: Regulasi Penyiaran Harus Relevan dengan Era Digital
“Disitulah pentingnya koord lintas KL dan Badan. Kalau perlu minta bantuan Kemenlu untuk menjalin komunikasi dengan Interpol dan lembaga lainnya,” sarannya.
“Judol bisa saja menjadi bagian dari Proxy war internasional untuk melemahkan kekuatan Indonesia,” tutupnya.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
