BKAD Sulsel Angkat Bicara Soal DBH Ancam 7.000 Laskar Pelangi Makassar

HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulawesi Selatan, Salehuddin, menanggapi tudingan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi penyebab potensi dirumahkannya 7.000 anggota Laskar Pelangi Pemkot Makassar.

Salehuddin mengakui penyaluran DBH kepada kabupaten/kota di Sulsel tahun ini belum maksimal. Ia menyebutkan, khusus untuk Kota Makassar, DBH telah disalurkan hingga April 2024, termasuk pembayaran kurang salur tahun 2023 dengan total lebih dari Rp210 miliar.

“Kami mohon maaf kalau tahun ini belum bisa kami maksimalkan DBH Kabupaten/Kota. Namun, tahun 2025 akan kami upayakan agar penyaluran DBH dapat lebih optimal,” ujar Salehuddin, Senin (30/12/2024).

Menanggapi isu Laskar Pelangi, Salehuddin menegaskan hal itu merupakan kebijakan internal Pemkot Makassar.

Ia menyatakan, secara keuangan, Kota Makassar seharusnya tidak memiliki kendala mengingat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) lima tahun terakhir selalu berada di atas Rp250 miliar.

“Silpa Pemkot Makassar lima tahun terakhir tidak pernah di bawah Rp250 miliar. Bahkan, pada beberapa tahun tertentu, Silpa Kota Makassar mencapai lebih dari Rp700 miliar. Dengan kondisi ini, Makassar tidak seharusnya menghadapi masalah pembiayaan setiap tahunnya,” jelas Salehuddin.

Pernyataan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan atas polemik yang berkembang di tengah masyarakat terkait nasib 7.000 Laskar Pelangi.

Sebelumnya telah diberitakan, Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto mengatakan, kondisi keuangan daerah saat ini menghadapi tantangan serius.

Dana bagi hasil (DBH) yang seharusnya diterima oleh Pemkot Makassar tahun ini hanya dibayarkan untuk empat bulan, dengan rata-rata penerimaan sekitar Rp 30 miliar per bulan.

“Jadi kita kekurangan sekitar Rp 250 hingga Rp 270 miliar yang belum terbayarkan,” ujarnya setelah membuka refleksi akhir tahun 2024 di hotel four points by Sheraton, Jumat (27/12/2024) lalu.

Ia mengatakan, jika DBH tidak segera dipenuhi maka 7.000 Laskar Pelangi besutan Danny Pomanto akan segera di evaluasi, karena situasi keuangan pemerintah kota Makassar saat ini.

“Kalau dana bagi hasil ini tidak segera dipenuhi, keberlangsungan 7.000 Laskar Pelangi terancam. Kami mungkin harus melakukan evaluasi besar-besaran terhadap program ini karena situasi keuangan yang tidak memungkinkan,” tambah Danny Pomanto.

Menurutnya, ketidakpastian penerimaan dana ini sangat mengkhawatirkan. Meski ada kabar bahwa pembayaran akan ditambah jumlah tersebut belum cukup untuk menutupi kekurangan yang telah tercatat dalam neraca keuangan.

“Ini adalah hak kami. Jika tidak terbayarkan, apa boleh buat, kami harus mengevaluasi keberlanjutan program ini. Kami hanya berharap ada kepastian pembayaran agar program Laskar Pelangi yang melibatkan ribuan orang ini tetap berjalan,” jelas Danny Pomanto.