MAKASSAR, HARIANEWS.COM – Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto bersama jajarannya diantaranya Kepala Bappeda, Pertanahan, Dishub Makassar menggelar konfrensi pers di Kantor DPRD Makassar, Jl A.P. Pettarani, Senin (18/7/2022) siang.
Hadir pula mendampingi, Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo, Wakil Ketua DPRD, Adi Rasyid Ali serta Sekretaris Komisi C Bidang Pembangunan, Supratman.
Dalam penjelasannya, Danny Pomanto sengaja melakukan jumpa pers, karena merasa opini yang berkembang bahwa Pemkot Makassar menolak adanya pembangunan Kereta Api Parepare – Makassar.
Baca Juga : Komitmen Pemkot Makassar, 20 Pengurus Masjid Umroh Gratis
Padahal, menurut Danny bahwa Pemkot Makassar tidak pernah menolak pengerjaan jalur kereta api Makassar-Pare-pare. Justru Pemkot Makassar mendukung penuh proyek pembangunan strategis nasional tersebut.
Hanya saja, Wali Kota berlatar arsitek ini, memprotes langkah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan, yang merencanakan rel kereta api diatas permukaan tanah.
Sementara Danny menginginkan rel kereta api di Makassar itu secara elevated (melayang) bukan diatas tanah sebagaimana rencana. Untuk itu meminta agar menilik kembali komitmen awal yang telah disepakati mengenai desain jalur kereta api.
Baca Juga : Tuntaskan 12 Titik Reses di Manggala-Panakkukang, Supratman Serap Aspirasi Persoalan Banjir
“Kami paham tentang pentingnya kehadiran kereta api di Makassar. Dukungan pertama yang paling jelas adalah dari Pemkot Makassar. Saat itu disepakati rel kereta api elevated, bukan landed atau di permukaan tanah. Maka tidak benar opini soal menolak pembangunan kereta api,” tegas Danny Pomanto dihadapan awak media, Senin (18/7/2022).
Ia menyebut jika jalur kereta api dibangun dengan desain di atas permukaan tanah maka akan menyalahi Perda Kota Makassar No.4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
“Semuanya sudah diatur di RTRW kita, kami menilai kalau landed akan bermasalah karena pelanggaran. Lagipula akan menyengsarakan warga,” ungkapnya.
Jika pengerjaan landed dilakukan maka akan memberi dampak negatif di bidang ekonomi, ekologis, dan sosial kemasyarakatan. Seperti di antaranya persoalan banjir yang akan meluas dan memicu kisruh persoalan pembebasan lahan.
“Kalau dibangun seperti itu (landed), persoalan banjir di Makassar akan semakin meluas. Kalau elevated, drainase kita tetap jalan. Lahan yang digunakan juga sedikit, lebar sekitar 5 meter. Kalau landed sudah banyak diambil lahan, bisa sampai 50 meter, dan bisa ganggu sistem drainase kita,” beber Danny.
“Makanya kita siapkan di Makassar untuk persiapan alur elevated di arteri kami. Kami sudah siapkan alurnya. Kita sudah bahas 10 tahun. Yang kami pertanyakan desain kereta api yang tidak memiliki konsep yang jelas, dan tidak melibatkan Pemkot Makassar, tiba-tiba langsung mau diputuskan, pembahasan AMDAL nya saja tidak transparan,” jelasnya lebih lanjut.
Baca Juga : Wali Kota Makassar Terima Kunjungan Panitia Natal Klasis Makassar, Siap Hadiri Perayaan Natal 2024
Sementara Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo menyebut pihaknya juga mendukung proyek strategis nasional ini dan juga menegaskan keberpihakannya terhadap kepentingan warga Makassar.
“Setelah mendengar penjelasan Wali Kota (soal jalur kereta api), kita dukung Wali Kota, berangkat dari aturan dan dampaknya kepada warga,” tuturnya.
Dok. Kemenhub
Oktober Mulai Dioperasikan
Diketahui, Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan (Sulsel) fokus menuntaskan pengerjaan konstruksi rel untuk rute Barru hingga Makassar. Saat ini pengerjaan konstruksi fokus menuntaskan di rute Pangkep-Maros sepanjang 6 kilometer. Rencananya rute ke Makassar ini akan mendukung integritas multimoda.
“Jadi menghubungkan bendara dan pelabuhan sebagai angkutan barang dan penumpang. Untuk di Makassar, hanya ada stasiun yang berlokasi di Parangloe. Ini yang akan kita bangun. Rutenya itu dari Parangloe masuk bandara,” bebernya beberapa waktu lalu.
Bahkan, Andi Amanna Gappa mengatakan, penyelesaian pembangunan jalur kereta api rencananya, jalur ini akan mulai dioperasikan dan digunakan Oktober 2022.
Pada Oktober 2022, kata dia, angkutan penumpang bakal dibuka untuk rute tahap I Makassar-Parepare yang menghubungkan Stasiun Barru hingga ke Stasiun Marros sepanjang 71 km.
Saat ini, pihak balai pengelola kereta api Sulawesi Selatan tengah menyelesaikan pembangunan jalur untuk segmen 1 sepanjang 16,1 KM, segmen 2 sepanjang 26,1 KM dan dalam penyelesaian segmen 3 sepanjang 67,1 KM dari Kabupaten Pangkep ke Kabupaten Maros.
Menurut dia, perkembangan konstruksi rata-rata di atas 84% untuk jalur di wilayah Kabupaten Maros dan 94% untuk wilayah Kabupaten Pangkep.
Selain untuk kereta penumpang, Oktober nanti juga akan dibuka angkutan barang pada ruas Stasiun Ramang-Ramang hingga Stasiun Garongkong sepanjang 80 km.
Secara bertahap, pengoperasian akan diteruskan untuk angkutan barang pada ruas Tonasa-Garongkong sepanjang 57 km dan untuk angkutan penumpang pada ruas Stasiun Palanro hingga Stasiun Mandai sepanjang 102 km pada Maret 2023. **
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
