MAKASSAR,HARIAN.NEWS – Pencopotan Sekda Kota Parepare Iwan Asaad oleh Wali Kota Taufan Pawe menyisakan polemik karena dianggap alasan pencopotan ini tidak jelas.
Bahkan, Iwan Asaad berami menyebut bila dia dicopot diduga bertentangan dengan aturan KASN. Pasalnya Iwan Asaad dicopot bukan karena dirinya melakukan pelanggaran sebagai petinggi ASN di jajaran lingkup Pemkot Parepare.
Bahkan ia tidak pernah melakukan pelanggaran tidak korupsi selama menjabat sebagai Sekda Parepare saat mendapingi Taufan Pawe.
Baca Juga : Taufan Pawe Sapa Pengrajin Pinisi: Pelestarian Budaya Maritim
Secara langsung via WhatsApp Iwan Asaad, HARIAN.NEWS pertanyakan pencopotan dirinya sebagai orang ketiga di lingkup Pemkot Parepare itu karena alasan apa.
Iwan pun bingung dengan keputusan Walikota Parepare dua periode itu tidak dilandasi dengan aturan yang berlaku di Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tentang pencopotan Sekertaris Daerah (Sekda).
Purna Praja IPDN ini pertanyakan belum ada surat atau pernyataan resmi dari pihak KASN bahwa dirinya akan diberhentikan sebagai Sekertaris Daerah dan diganti dengan pejabat calon Sekda Parepare yang baru.
Baca Juga : Taufan Pawe : Harus Ada Uang Pensiun PPPK se-Indonesia
“Kenapa surat keputusan (SK) tersebut tidak dicantumkan di diktum. Itu wajib dicantumkan dan tidak cukup dengan berkoordinasi saja,” katanya, Jumat, (4/8/2023).
Terkait penolakannya untuk mengikuti evaluasi oleh tim Evaluasi Pejabat (Evjab) karena itu bukan tugas dan wewenang tim Evjab. Melainkan kata dia, evaluasi pejabat tersebut menjadi tugas tim pemeriksa.
“Akan tetapi tim pemeriksa. Apakah ada tim pemeriksa yang ditunjuk?,” jawabnya.
Baca Juga : KPPG Sulsel Rayakan HUT ke-23 Penuh Semangat!
Taufan Pawe juga dikabarkan belum pernah menunjuk satu pun orang dari tim pemeriksa untuk mengevaluasi Iwan Asaad jika jabatannya tak lagi diperpanjang cukup berkoordinasi dengan tim evaluasi jabatan saja.
“Apalagi beritanya mengatakan bahwa tim Evjab sendiri yang merekomendasikan pencopotan jabatan saya (Sekda),” tegas Iwan.
Beredar kabar bahwa pencopotan Iwan Asaad sebagai Sekda Kota Parepare ini sangat kental dengan isu politik?. Apalagi, disinyalir hubungan antara Taufan Pawe dengan Iwan Asaad sudah tak berjalan dengan baik.
Baca Juga : Revisi UU ASN, Taufan Pawe Dorong Jaminan Hari Tua untuk PPPK
Tim HARIAN.NEWS mencoba menghubungi Walikota Parepare, Taufan Pawe tentang kabar pencopotan Iwan Asaad ini sudah sesuai aturan KASN juga Perpres Nomor 3 Tahun 2018 dan isu keharmonisannya dengan Iwan Asaad sudah renggang karena politik.
Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel berlatarbelakang hukum ini belum merespon pertanyaan yang dilayangkan bahkan hingga berita ini diterbitkan.
Menurut keterangan yang dicantumkan di website resmi milik Sekertariat Kabinet Republik Indonesia
https://setkab.go.id/inilah-perpres-nomor-3-tahun-2018-tentang-penjabat-sekretaris-daerah/
Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 214 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada 2 Februari 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah (tautan: Perpres Nomor 3 Tahun 2018).
Menurut Perpres ini, Penjabat Sekretaris Daerah diangkat untuk melaksanakan tugas sekretaris daerah yang berhalangan melaksanakan tugas karena: a. sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas; dan/atau b. terjadi kekosongan sekretaris daerah.
Sekretaris daerah dinyatakan tidak bisa melaksanakan tugas, menurut Perpres ini, karena: a. mendapat penugasan yang berakibat sekretaris daerah tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya paling singkat 15 (lima belas) hari kerja dan kurang dari 6 (enam) bulan; atau b. menjalankan cuti selain cuti di luar tanggungan Negara.
Adapun kekosongan sekretaris daerah, menurut Perpres ini, terjadi karena sekretaris daerah: a. diberhentikan dari jabatannya; b. diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil; c. dinyatakan hilang; atau d. mengundurkan diri dari jabatan dan/atau sebagai pegawai negeri sipil.
Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud, termasuk pengunduran diri sekretaris daerah karena mencalonkan diri dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, bunyi Pasal 3 ayat (2) Perpres ini.
Disebutkan dalam Perpres ini, kepala daerah menunjuk pelaksana harian apabila: a. sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas kurang dari 15 (lima belas) hari kerja; atau b. dalam proses penerbitan keputusan pemberhentian sekretaris daerah kurang dari 7 (tujuh) hari kerja dan/atau pengangkatan penjabat sekretaris daerah.
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, menurut Perpres ini, mengangkat penjabat sekretaris daerah provinsi untuk melaksanakan tugas sekretaris daerah provinsi setelah mendapat persetujuan menteri yang menyeleranggakan urusan pemerintahan dalam negeri.
Sedangkan Bupati/Wali kota mengangkat penjabat sekretaris daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan tugas sekretaris daerah kabupaten/kota setelah mendapat persetujuan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
Masa jabatan penjabat sekretaris daerah sebagaimana dimaksud paling lama 6 (enam) bulan dalam hal sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas dan paling lama 3 (tiga) bulan dalam hal terjadi kekosongan sekretaris daerah, bunyi Pasal 5 ayat (3) Perpres ini.
Penjabat sekretaris daerah yang diangkat karena sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas, menurut Perpres ini, meneruskan jabatannya paling lama 3 (tiga) bulan berikutnya apabila terjadi kekosongan sekretaris daerah.
Kriteria calon pejabat Sekda
Dalam Perpres ini disebutkan, calon penjabat sekretaris daerah diangkat dari pegawai negeri sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan di antaranya: a. menduduki jabatan pemimpin tinggi pratama eselon II/a untuk penjabat sekretaris daerah provinsi atau menduduki jabatan pemimpin tinggi pratama eselon II/b untuk penjabat sekretaris daerah kabupaten/kota; b. memiliki pangkat paling rendah Pembina utama muda golongan IV/c untuk penjabat sekretaris daerah provinsi dan pangkat Pembina I golongan IV/b untuk penjabat sekretaris daerah kabupaten/kota; dan c. berusia paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum mencapai batas usia pensun.
Menurut Perpres ini, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengusulkan 1 (satu) calon penjabat sekretaris daerah provinsi kepada menteri paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak sekretaris daerah provinsi tidak bisa melaksanakan tugas atau terjadinya kekosongan sekretaris daerah provinsi.
Selanjutnya Menteri menyampaikan persetujuan atau penolakan calon penjabat sekretaris daerah provinsi yang diusulkan Gubernur, paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat dari Gubernur.
Menteri dianggap memberikan persetujuan apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud (5 hari kerja) tidak menyampaikan persetujuan atau penolakan,” bunyi Pasal 7 ayat (4) Perpres ini.
Sementara dalam hal Menteri menolak, gubernur menyampaikan usulan baru penjabat sekretaris daerah paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat penolakan Menteri. Ketentuan yang sama juga berlaku dalam pengajuan calon penjabat sekretaris daerah kabupaten/kota kepada gubernur.
Penjabat sekretaris daerah, menurut Perpres ini, dilantik oleh penjabat Pembina kepegawaian paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak keputusan pengangkatan penjabat sekretaris daerah ditetapkan.
Dalam hal jangka waktu 3 (tiga) bulan terjadinya kekosongan sekretaris daerah terlampaui dan sekretaris daerah definitif belum ditetapkan, Perpres ini menyebutkan: a. menteri menunjuk penjabat sekretaris daerah provinsi yang memenuhi persyaratan; dan b. gubernur menunjuk penjabat sekretaris daerah kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan.
Ditegaskan, ketentuan dalam Peraturan Presiden ini juga berlaku untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur dalam peraturan undang-undang yang mengatur keistimewaan dan kekhususan daerah tersebut.
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, bunyi Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 6 Februari 2018.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
