HARIAN.NEWS, JAKARTA – Ketua DPP PAN Saleh Daulay merespons soal kabar partainya mendapat jatah empat kursi menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Diketahui, awal mula kabar ini dari mantan Wali Kota Bogor Bima Arya yang mengungkapkan bahwa PAN mendapatkan jatah empat kursi.
Ia menilai, hal tersebut merupakan doa dan harapan untuk PAN berkontribusi di kabinet Prabowo-Gibran.
“Kalau misal ada kader PAN yang menyebut empat, itu doa. Doa dan harapan,” kata Saleh, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip dari liputan6, Selasa (21/5/2024).
Baca Juga : Soal Jumlah Kementerian Prabowo, Cak Imin: Bebas, tapi Harus Tanggung Jawab
Namun, Saleh menekankan, jika PAN hanya mendapat jatah empat kursi menteri hal itu sangat biasa. Sebab akan lebih masuk akal jika PAN mendapat enam kursi menteri.
“Tapi kalau doa jangan tanggung, jangan empat, kasih tahu lima, enam, nah itu yang masuk akal,” ucap dia.
Saleh menjelaskan angka enam tersebut didasari dari sikap PAN yang dalam tiga periode terus mendukung Prabowo. Sehingga, kursi yang didapat harus lebih besar ketimbang partai lain yang baru mendukung.
Baca Juga : Hanura dan PAN Bentuk Fraksi HaraPAN di DPRD Makassar
“Karena gini, selama ini kan PAN sudah tiga periode nih kita dukungnya Pak Prabowo. Kita dua periode kosong loh enggak dapat apa-apa mendukung, kita berada di luar pemerintahan. Kemudian kita kan konsisten nih, paling loyal dengan Pak Prabowo, dan Pak Prabowo kemungkinan besar sangat memperhatikan hal-hal seperti ini gitu,” jelas Saleh.
“Yang salah itu sebetulnya, kalau kami dapat lima itu menurut saya biasa, hal biasa, yang kurang tepat ya, bukan salah, yang kurang tepat itu yang tidak mendukung malah dapat tiga. Kemarin dalam pilpres enggak ikut tiba-tiba dapat tiga itu kan enggak tepat, bener enggak? Atau misalnya ngotot lebih banyak dapat, itu enggak tepat,” sambungnya.
Tidak akan Intervensi Prabowo
Kendati demikian, dia menegaskan, bahwa PAN tidak akan mengintervensi Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam menentukan kursi menteri.
Baca Juga : Ketika Dasi Mentan Andi Amran Sulaiman Dirapikan Prabowo
“PAN tidak pernah menekan, intervensi soal itu, karena kami mengerti urusan struktur kabinet, kemudian juga urusan berapa jumlah menteri masing-masing partai, itu adalah urusan hak prerogatif presiden,” imbuh dia.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
