Logo Harian.news

GMTD Bantah Kalla Menang Sengketa Lahan 16,3 Hektare di Tanjung Bunga

Editor : Redaksi II Jumat, 20 November 2026 16:42
Ilustrasi polemik sengketa lahan PT Hadji Kalla dan GMTD. (Dok. GMTD)
Ilustrasi polemik sengketa lahan PT Hadji Kalla dan GMTD. (Dok. GMTD)

HARIAN.NEWS, MAKASSAR – PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) membantah klaim PT Hadji Kalla yang menyebut menang dalam sengketa lahan seluas 163.262 meter persegi atau sekitar 16,3 hektare di kawasan Tanjung Bunga, Makassar.

GMTD menegaskan, putusan Pengadilan Negeri (PN) Makassar Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Mks tertanggal 12 November 2026 tidak menetapkan PT Hadji Kalla sebagai pemilik sah atas objek tanah yang disengketakan.

Direktur Utama GMTD, Ali Said, mengatakan putusan pengadilan tersebut harus dibaca secara utuh. Menurutnya, tidak ada amar putusan yang menyatakan kepemilikan tanah beralih kepada pihak Kalla.

“Putusan pengadilan harus dibaca secara utuh, objektif dan bertanggung jawab. Menyatakan bahwa pengadilan telah memenangkan pihak Kalla atas kepemilikan tanah tersebut bukan saja tidak akurat, tetapi juga tidak bertanggung jawab dan menyesatkan masyarakat,” kata Ali dalam keterangan pers, Kamis (19/11/2026).

GMTD menyoroti pernyataan kuasa hukum PT Hadji Kalla dalam konferensi pers pada hari yang sama. Dalam kesempatan tersebut, kuasa hukum Kalla menyatakan pihaknya menang dan berhasil menunjukkan bahwa objek sengketa merupakan milik PT Hadji Kalla.

Namun, GMTD menilai pernyataan tersebut tidak sesuai dengan amar putusan PN Makassar.

Perseroan secara khusus merujuk pada halaman 105 putusan yang menyatakan gugatan balik PT Hadji Kalla tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard.

“Bagaimana mungkin suatu pihak mengklaim telah dimenangkan oleh pengadilan atas kepemilikan tanah, sementara gugatan baliknya sendiri dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak satu pun amar putusan menetapkannya sebagai pemilik tanah?” ujar Ali.

Di sisi lain, GMTD menyatakan sertifikat dan landasan hukum kepemilikannya atas lahan tersebut masih berlaku. Perseroan mengklaim memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 20454 atas nama GMTD dengan luas 163.262 meter persegi.

GMTD juga menyebut riwayat sertifikat tanah tersebut telah tercatat dalam sistem pertanahan nasional sejak 1971. Selain itu, perseroan merujuk sejumlah putusan pengadilan hingga tingkat Mahkamah Agung yang disebut telah berkekuatan hukum tetap.

Landasan lainnya adalah pelaksanaan eksekusi resmi oleh PN Makassar pada 3 November 2025 serta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang diterbitkan pemerintah pada 15 Oktober 2025.

Menurut GMTD, putusan PN Makassar pada 12 November 2026 tidak memuat amar yang membatalkan sertifikat maupun putusan pengadilan sebelumnya.

Perseroan menjelaskan, gugatan yang diajukannya dinyatakan tidak dapat diterima karena pertimbangan aspek formil. GMTD menegaskan, putusan tersebut bukan merupakan penetapan bahwa PT Hadji Kalla memiliki tanah yang disengketakan.

Sengketa ini, menurut GMTD, bermula dari dugaan penguasaan fisik lahan secara sepihak oleh pihak Kalla. Perseroan menyebut terdapat kendaraan dan alat berat yang masuk ke area tersebut, disertai aktivitas penimbunan tanah di atas lahan yang diklaim bersertifikat atas nama GMTD.

Atas persoalan itu, GMTD menyatakan tetap menempuh proses hukum untuk meminta pertanggungjawaban atas dugaan penyerobotan lahan, penguasaan secara paksa, dan perbuatan melawan hukum.

GMTD juga menyayangkan tuduhan yang dilontarkan pihak Kalla terkait dugaan mafia tanah, ketidakabsahan dokumen pertanahan, hingga dugaan tindak pidana. Perseroan menilai tuduhan tersebut merupakan pernyataan serius yang harus memiliki dasar hukum.

Ali mengatakan pihaknya tengah mengkaji langkah hukum terhadap berbagai pernyataan yang dinilai merugikan nama baik dan reputasi perusahaan serta kepentingan pemegang saham.

Lebih jauh, GMTD mengingatkan bahwa perusahaan tersebut berdiri atas prakarsa pemerintah pusat dan pemerintah daerah lebih dari tiga dekade lalu untuk mendorong pembangunan kawasan dan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan.

Saat ini, kepemilikan saham GMTD juga melibatkan tiga pemerintah daerah, yakni Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Gowa, dan Pemerintah Kota Makassar.

Perseroan menyebut pengembangan kawasan Tanjung Bunga selama ini menjadi bagian dari kontribusinya dalam pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, serta penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Makassar.

Karena itu, GMTD menilai upaya mempertahankan lahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kepentingan korporasi, tetapi juga menyangkut kepentingan pemegang saham, termasuk pemerintah daerah.

“Dalam mempertahankan aset perseroan, kami juga mempertahankan kepentingan pemerintah daerah sebagai pemegang saham, kepentingan para pemegang saham publik, serta misi pembangunan yang dipercayakan kepada GMTD sejak awal pendiriannya,” tegas Ali.

Ia memastikan GMTD akan terus mempertahankan aset dan hak hukum perseroan serta melanjutkan pembangunan kawasan Tanjung Bunga.

Baca berita lainnya Harian.news di Google News

Redaksi Harian.news menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: redaksi@harian.news

Follow Social Media Kami

KomentarAnda