HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memberikan peringatan tegas kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang baru dilantik agar menjauhi praktik penyimpangan dalam menjalankan pemerintahan.
Munafri secara khusus menyoroti persoalan pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, hingga konflik kepentingan yang berpotensi merusak tata kelola pemerintahan.
Baca Juga : Wali Kota Makassar Panggil PLN Minta Solusi Pemadaman Listrik
Peringatan tersebut disampaikan saat pelantikan dan pengambilan sumpah 29 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Makassar, di Balai Kota Makassar, Jumat (20/11/2026).
Munafri mengingatkan, perhatian dan catatan yang sebelumnya diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tata kelola pemerintahan di Kota Makassar harus menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh jajaran birokrasi.
Ia meminta para pejabat tidak mengulangi praktik yang bertentangan dengan aturan maupun membiarkan terjadinya penyimpangan di lingkungan kerja masing-masing.
Baca Juga : Pujian Gubernur Sulsel pada Perubahan Makassar Kepemimpinan Walikota Appi
Menurutnya, seluruh pejabat memiliki tanggung jawab untuk saling mengingatkan dan menjaga integritas dalam menjalankan tugas.
“Kalau terjadi hal-hal seperti itu, mulai detik ini dihentikan, dihilangkan, dan jangan coba lagi. Kita ini satu bagian yang tidak terpisahkan. Kita harus saling menguatkan dan saling mengingatkan,” tegas Munafri.
Ia menekankan, jabatan yang diberikan kepada pejabat bukan ruang untuk mencari keuntungan pribadi, melainkan amanah yang harus dijalankan sesuai ketentuan dan kepentingan masyarakat.
Baca Juga : Munafri Arifuddin Terpilih Ketua PSSI Sulsel 2026–2030
Munafri berharap jajaran kepala OPD mampu membangun budaya kerja yang transparan, profesional, dan berintegritas.
Peringatan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa penyegaran birokrasi Pemkot Makassar harus diikuti komitmen nyata dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan mencegah praktik korupsi.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
