HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Dalam rangkaian acara “Temu Perempuan: Suara Perempuan Menuntut Aksi Iklim”, Rizki Anggriana Arimbi, Koordinator Wilayah Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Sulsel, menyoroti pentingnya perspektif keadilan gender dalam kebijakan iklim.
Ia menegaskan bahwa perempuan di akar rumput menjadi kelompok paling rentan menghadapi dampak krisis iklim yang kian masif.
“Perempuan, khususnya mereka yang berprofesi sebagai petani, nelayan, buruh migran, dan masyarakat miskin perkotaan, merasakan langsung dampak dari kebijakan pembangunan yang tidak adil. Kelompok ini menjadi korban utama dari krisis iklim,” ujar Rizki, Minggu (26/01/2025).
Menurutnya, krisis iklim tidak hanya menciptakan kerusakan lingkungan, tetapi juga memperdalam ketimpangan sosial dan gender.
Rizki menilai bahwa masyarakat, termasuk perempuan, seringkali tidak dilibatkan secara bermakna dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan.
“Hampir di semua kebijakan pembangunan, partisipasi perempuan tidak pernah menjadi prioritas,” tambahnya.
Ia juga menyoroti lemahnya implementasi kebijakan dari tingkat akar rumput hingga ke pemerintah pusat.
“Meski ada skema seperti musyawarah desa dan penyusunan tata ruang yang bertujuan melibatkan masyarakat, saat sampai ke tingkat atas, kebijakan-kebijakan tersebut seringkali hilang,” katanya.
Rizki mengkritik tajam kebijakan pembangunan yang terlalu fokus pada keuntungan ekonomi dan investasi. Menurutnya, model pembangunan saat ini lebih menguntungkan segelintir elit dan korporasi, sementara masyarakat akar rumput justru menanggung dampaknya.
“Konsesi pertambangan, reklamasi, dan proyek infrastruktur seringkali mengabaikan dampak sosial dan lingkungan,” ungkapnya.
Selain itu, ia mengangkat isu Program Strategis Nasional (PSN) yang kerap diberi kekebalan hukum sehingga sulit digugat, meski mengandung kebijakan yang dinilai merugikan.
“Label PSN sering menjadi tameng bagi kebijakan pembangunan yang ilegal dan tidak adil,” ujarnya.
Di tengah tantangan ini, Rizki mengajak perempuan untuk terus bersuara dan memperjuangkan perspektif keadilan gender dalam pembangunan.
“Proyek-proyek iklim seharusnya dirancang dengan memperhatikan kebutuhan perempuan sebagai bagian dari skema pembangunan yang adil gender,” tegasnya.
Ia juga menyoroti dampak krisis iklim yang semakin merata di berbagai wilayah seperti pesisir, pegunungan, hingga pulau-pulau kecil.
Menurutnya, suara perempuan dari wilayah-wilayah ini sangat penting dalam mendesak pemerintah untuk bertindak lebih adil.
“Dengan perubahan iklim yang semakin besar dampaknya, kita harus memastikan bahwa perempuan di akar rumput memiliki ruang untuk bersuara dan terlibat dalam skema pembangunan,” tambah Rizki.
Acara tersebut menjadi momentum penting untuk mempertegas posisi perempuan dalam menghadapi tantangan krisis iklim.
Rizki menutup pemaparannya dengan harapan agar kebijakan pembangunan di masa depan tidak hanya adil secara sosial tetapi juga berperspektif gender.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
