HARIAN.NEWS, PANGKEP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) kembali menorehkan capaian positif dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Kabupaten Pangkep turun signifikan dari 14,28 persen pada 2021 menjadi 11,60 persen pada 2025. Penurunan sebesar 2,68 persen ini menjadikan Pangkep sebagai daerah dengan penurunan kemiskinan tertinggi kedua di Provinsi Sulawesi Selatan.
“Penurunan kemiskinan ini bukan terjadi secara kebetulan, tetapi hasil nyata dari berbagai strategi dan kebijakan yang fokus menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, serta mengurangi kantong-kantong kemiskinan,” ujar Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau, Jumat (17/10/2025).
Baca Juga : Pangkep Siap Tembus Pasar Mesir! Bupati MYL Jajaki Ekspor Komoditas Perikanan ke KBRI Kairo
Bupati Yusran menjelaskan, penurunan kemiskinan di Pangkep merupakan hasil penerapan strategi yang telah tertuang dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2022–2026.
Program tersebut berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja produktif, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
“Pertumbuhan ekonomi bukan sekadar angka, tetapi cerminan dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” tegas Bupati dua periode tersebut.
Baca Juga : Bencana Alam Terjang Pulau Karanrang, Bupati Pangkep Instruksikan Penyaluran Bantuan Cepat
Beberapa program prioritas yang dijalankan Pemkab Pangkep untuk mendukung penurunan kemiskinan antara lain:
- Bantuan sosial bagi 21.570 keluarga penerima manfaat (KPM).
- Pembebasan iuran BPJS bagi lebih dari 229 ribu jiwa.
- Capaian Universal Health Coverage (UHC) sebesar 99,49 persen.
- Pemberdayaan 58 ribu pelaku UMKM.
- Pembangunan 1.074 kilometer jalan kabupaten dan 797 rumah layak huni.
Langkah-langkah tersebut secara langsung menekan beban pengeluaran masyarakat sekaligus memperluas akses ekonomi dan sosial bagi kelompok rentan.
Pemkab Pangkep menargetkan tingkat kemiskinan dapat turun ke satu digit atau 9,83 persen pada tahun 2030.
Hal ini akan dicapai melalui peningkatan investasi produktif, pemberdayaan masyarakat, serta penciptaan lapangan kerja lokal di sektor unggulan daerah.
Baca Juga : Bupati Pangkep Hadiri Pelantikan Pengurus Tiga Badan Otonom DDI Masa Bakti 2025–2030
“Kami fokus pada ekonomi rakyat. Investasi yang masuk harus membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal,” tegas Yusran.
Kepala BPS Pangkep, Ayub Parlin Ampulembang, menjelaskan bahwa persentase penduduk miskin pada 2025 tercatat sebesar 11,6 persen, turun dari 12,41 persen pada 2024.
Penurunan sebesar 0,81 persen ini menempatkan Pangkep sebagai kabupaten dengan penurunan tertinggi kedua di Sulawesi Selatan dari 24 kabupaten/kota.
Baca Juga : Bupati Pangkep: Aplikasi BMKG Dukung Keselamatan Nelayan Sebelum Melaut
“Kalau kita bandingkan dengan kabupaten/kota lain di Sulsel, penurunannya tertinggi kedua,” ungkap Ayub.
Selain itu, indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) juga mengalami penurunan signifikan.
P1 turun 0,7 persen dibandingkan tahun 2024, menunjukkan bahwa penduduk miskin di Pangkep kini semakin dekat dengan garis kemiskinan.
“Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kedalaman kemiskinan semakin rendah. Dengan kinerja Pemda Pangkep saat ini, diharapkan angka kemiskinan dapat terus menurun di tahun-tahun mendatang,” ujarnya.
Ayub menjelaskan, terdapat tiga langkah utama yang menjadi kunci dalam menekan angka kemiskinan di Pangkep:
- Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui perluasan lapangan kerja dan dukungan terhadap sektor produktif.
- Meringankan beban pengeluaran rumah tangga miskin, antara lain lewat subsidi dan bantuan sosial yang tepat sasaran.
- Mengurangi kantong-kantong kemiskinan dengan memperkuat program pemberdayaan masyarakat di wilayah tertinggal.
“Jika ketiga strategi ini berjalan beriringan, insyaallah angka kemiskinan di Pangkep bisa terus ditekan,” pungkas Ayub.***
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
