HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, kembali menegaskan komitmennya mendorong kualitas pendidikan kota. Namun, pengakuannya soal masih lebarnya kesenjangan pendidikan antara sekolah dasar hingga menengah justru menunjukkan masalah serius yang belum mampu dituntaskan pemerintah kota.
“Yang membedakan adalah kualitas dan infrastrukturnya. Untuk mengisi kontennya ayo kita bisa sama-sama, adik-adik bisa membantu mendorong peningkatan literasi yang sesuai dengan minat mereka,” kata Munafri saat menerima audiensi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Makassar di Balaikota, Rabu (1/09/2025).
Meski demikian, kesenjangan pendidikan yang terus melebar menuntut langkah konkret dan keberanian politik dari Pemkot untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak belajar yang sama, bukan sekadar membuka ruang diskusi.
Baca Juga : Fasruddin Rusli Serap Aspirasi Warga Soal PKH dan KIS Saat Reses di Rappocini
Munafri menyebut Pemkot Makassar siap memfasilitasi organisasi atau komunitas yang ingin memberi perhatian khusus pada sekolah.
“Kalau ada yang datang meminta satu atau dua sekolah untuk dibina, Pemkot Makassar siap membantu,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Pendidikan UNM Prof Arismunandar mengatakan, ruang diskusi yang disampaikan Walikota Makassar masih dipandang normatif dan belum menjawab persoalan struktural.
Baca Juga : Reses Andi Odhika di Tamalanrea dan Berua, Warga Keluhkan Infrastruktur dan Sampah
“Kalau diucapkan saja, dialog-dialog sampai kapan? siapa yang melakukan? Harusnya beliau mengistruksikan dinas pendidikan. Atau menginstruksikan ke dewan pendidikan sebagai institusi masyarakat,” tuturnya kepada harian.news saat dikonfirmasi, Rabu (01/10/2025).
Prof Arismunandar menyampaikan, kerja-kerja pendidikan di Makassar tidak boleh diserahkan semua kepada Walikota Makassar.
Perlu keterlibatan langsung Dinas Pendidikan, atau DPRD Makassar. Sebagai instansi pemerintahan yang berperan dalam pengembangan pendidikan di Makassar, DPRD harusnya mengundang kelompok masyarakat yang fokus pada isu pendidikan dan melakukan dialog dengar pendapat.
Baca Juga : BPBD Makassar Usul Gedung Baru DPRD Wajib Punya Helipad dan Tangga Darurat
“Selama ini, kita merasa DPRD itu tertutup dengan komunikasi begitu. Dinas pendidikan juga begitu. Terlalu sibuk pada rutinitas bukan program,” pungkasnya.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
