HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, menegaskan komitmennya untuk mengawal secara ketat pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025.
Langkah ini diambil menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dinilai masih belum sepenuhnya transparan dan menyisakan sejumlah persoalan teknis di lapangan.
Sebagai legislator dua periode dan Ketua Fraksi Partai NasDem, Ari menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam sistem penerimaan siswa baru agar kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan tetap terjaga.
“Kami menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait PPDB, terutama soal transparansi sistem di beberapa sekolah. Kami sudah turun langsung ke SDN Percontohan PAM Kota Makassar, namun kepala sekolah sedang pelatihan, sehingga belum ada data lengkap. Ini menjadi perhatian serius,” ujarnya, Rabu (9/7/2025).
Ari menjelaskan, penerimaan siswa baru untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) kini dilakukan melalui beberapa jalur — domisili, afirmasi, dan mutasi. Meski begitu, DPRD Makassar tetap meminta data resmi dari dinas terkait untuk memastikan seluruh proses berjalan adil dan akuntabel.
“Kami akan turun kembali dalam waktu dekat, termasuk ke SDN Percontohan PAM, untuk memantau langsung sistem berbasis aplikasi. Seharusnya aplikasi PPDB bisa memberikan validasi data yang jelas agar masyarakat tidak meragukan prosesnya,” tambahnya.
Selain memantau jenjang SD, Komisi D DPRD Makassar juga akan mengawasi pelaksanaan jalur non-domisili untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang masih berlangsung hingga akhir pekan ini.
Pengawasan tersebut bertujuan memastikan seluruh tahapan SPMB dilaksanakan secara objektif, terbuka, dan sesuai regulasi.
Ari juga menyoroti keterbatasan daya tampung sekolah negeri yang menjadi persoalan tahunan setiap PPDB berlangsung. Banyak calon siswa, katanya, akhirnya tidak tertampung di sekolah negeri favorit.
“Yang terpenting bagi kami di Komisi D adalah memastikan semua anak di Kota Makassar mendapatkan hak pendidikan. Jika sekolah negeri tak mampu menampung, maka pemerintah harus mencari solusi, apakah menambah kuota, membangun sekolah baru, atau memberi subsidi ke sekolah swasta,” tegasnya.
Ia menutup dengan menekankan pentingnya sinergi antara DPRD, Dinas Pendidikan, dan Pemerintah Kota Makassar agar tidak ada lagi anak usia sekolah yang tertinggal akibat keterbatasan fasilitas pendidikan negeri.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
