HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kota Makassar mengecam larangan Paskibraka Nasional berhijab.
Hal tersebut menyusul kontroversi peraturan tata pakaian dan sikap tampang, Paskibraka sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Deputi Diklat No 1 Tahun 2024 yang dicanangkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menuai berbagai kekecewaan publik.
Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kota Makassar, Muhammad Fahmi mengatakan, dalam peraturan ini juga membuat para Paskibraka Putri yang menggunakan hijab harus meninggalkan hijabnya dengan landasan ‘Keseragaman’.
“Yang di mana hal ini tidak pernah terjadi,” kata Fahmi, Kamis (15/8/2024).
Fahmi juga mengutarakan kekecewaan yang mendalam mengenai peraturan BPIP tersebut.
“Sungguh disayangkan mengedepankan Keseragaman Visual tanpa melihat seperti apa keindahan dari Keberagaman Indonesia. Adik-adik Paskibraka Nasional yang In syaa Allah akan bertugas nanti sebaiknya kita support untuk kesejahteraan mereka saja, mari kita doakan mereka agar dapat bertugas dengan baik pada 17 Agustus nanti,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua PPI Kota Makassar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Sosial, Andina Arbarini juga mengaku kecewa, sebab aturan yang diterapkan bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila.
“Di mana setiap warga negara berhak untuk mendapatkan keadilan sosial serta menjalankan perintah agama sesuai keyakinan masing-masing,” ujar Andina.
Selain itu, Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia (PPI) menyatakan sikap keprihatinan dan menolak dengan tegas adanya pelarangan mengenakan jilbab bagi Paskibraka Putri 2024.
“Yang menjadi pertanyaan kami adalah, apakah penggunaan hijab bagi Anggota Paskibraka Putri menjadi sebuah larangan atau hal yang dilarang atau suatu yang mempengaruhi kecantikan,?” kata Ketua Umum PPI, Gousta Feriza dalam rilis pers PPI di Jakarta, Rabu (14/8/2024).
Polemik ini sontak membuat geram berbagai pihak, baik pihak keluarga Paskibraka Nasional putri yang diutus, pihak Purna Paskibraka Indonesia di berbagai daerah, para pemuka agama, hingga pemerintah daerah yang terkait.
“Adanya peraturan Keseragaman penampilan tanpa melihat seperti apa keberagaman nilai-nilai agama dan adat istiadat yang dibawa oleh masing-masing Paskibraka Nasional yang bertugas terkesan tidak peduli dan tidak sensitif,” kata Gousta.
PP PPI pun berharap BPIP selaku pengelola dan Penanggung Jawab Program Paskibraka untuk mengevaluasi semua aturan dan keputusan yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila tersebut.
“PPI juga mendesak BPIP untuk menjawab alasan calon Paskibraka yang datang ke pemusatan latihan, serta saat momen latihan, hingga gladi masih berjilbab namun terlihat tak berkerudung saat pengukuhan oleh Presiden,” kata dia.
Penulis: Nursinta
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
