HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) belum menyerahkan dana transfer atau Dana Bagi Hasil (DBH) ke Pemerintah Kota Makassar hingga kini.
Hal tersebut dibenarkan oleh Pjs Wali Kota Makassar, Andi Arwin Azis kepada awak media, Senin (4/11/2024) kemarin.
Baca Juga : Dari Lorong ke Ketahanan Pangan, Urban Farming Terus Diperluas di Makassar
Arwin menyebut, seharusnya Pemprov Sulsel menyerahkan dana transfer atau Dana Bagi Hasil (DBH) tersebut karena merupakan hak seluruh daerah termasuk Kota Makassar.
“Dana bagi hasil itu kewajiban pemerintah provinsi untuk menyerahkan ke kabupaten kota karena menjadi hak dari pemerintah kota, muda-mudahan bisa segera merealisasikan itu,” ucapnya.
Apalagi saat ini, kondisi kas daerah Kota Makassar mengalami keterbatasan.
Baca Juga : Proyek PSEL di TPA Manggala Digenjot, Gelontorkan 3 Miliar untuk 8 Hektare Lahan
Salah satu penyebabnya, dana transfer dari pemerintah pusat belum diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Pemkot Makassar.
Dimana, DBH menjadi salah satu sumber pendapatan Pemkot Makassar. Apabila dana transfer tersebut tidak diberikan maka tentu akan berdampak terhadap berjalannya program kegiatan di Kota Makassar.
“Nah ketika dana transfer atau dana bagi hasil itu tidak ditransfer maka akan mengganggu beberapa program kegiatan yang harus dipenuhi,” jelasnya.
Baca Juga : Appi Targetkan 180 Hari, Makassar Beralih ke Sanitary Landfill
Arwin menjelaskan, Pemkot Makassar menegalami keterbatasan anggaran dalam rekening kas umum daerah (RKUD), sehingga harus melakukan menejemen yang baik agar program prioritas tetap bisa berjalan menggunakan anggaran yang ada.
“Kebijakan Kepala BPKAD melakukan manajemen kas dan memastikan bahwa yang akan dibayarkan itu betul-betul tersedia uang di RKUD kita itu cukup,” ujarnya.
Arwin menegaskan, jika anggaran cukup maka pihaknya tidak memikirkan DBH. Namun, saat ini tengah mengalami keterbatasan.
Baca Juga : Pemkot Makassar Gelar Salat Id di Karebosi, Imam Syekh Al-Areqi, Khatib Rektor UIN
“Kalau (kondisi keuangan) sedang baik-baik saja, sedang banyak uang umpama RKUD enak, langsung saja bayar, tidak usah diatur (menejemen), tapi ini sangat sangat terbatas, karena itu tadi ada beberapa dana transfer dan DBH yang belum tertransfer,” pungkasnya.
Penulis: Nursinta
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
