HARIAN.NEWS – Gaza kini digambarkan sebagai tempat paling lapar di Bumi oleh PBB. Seluruh penduduk di sana berisiko kelaparan.
Negosiasi untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung hampir 20 bulan sejauh ini gagal mencapai kesepakatan.
Israel melanjutkan serangan di Gaza pada bulan Maret 2025, mengakhiri gencatan senjata selama enam minggu.
“Gaza adalah tempat paling lapar di Bumi,” kata juru bicara badan kemanusiaan PBB (OCHA), Jens Laerke, dikutip dari laman kumparan, Sabtu (31/5/2025).
Baca Juga : Prabowo Pamer Rekor Cadangan Beras RI di PBB, Ungkap Rencana Ekspor ke Palestina
“Itu satu-satunya wilayah yang ditetapkan — sebuah negara atau wilayah yang ditetapkan di dalam suatu negara — di mana seluruh penduduknya berisiko kelaparan. 100 persen penduduk berisiko kelaparan,” katanya.
Dalam beberapa hari terakhir, Israel telah melonggarkan sebagian blokade bantuan total di wilayah Palestina yang diberlakukannya pada tanggal 2 Maret, yang menyebabkan kekurangan makanan dan obat-obatan yang parah.
Daniel Meron, duta besar Israel di Jenewa, menolak klaim tersebut, dengan mengatakan badan-badan PBB memilih-milih fakta untuk menggambarkan kondisi di Gaza.
Baca Juga : Ribuan Warga Bone Desak Dalang Kerusuhan PBB P2 Ditangkap
“Dalam upaya putus asa untuk tetap relevan, mereka mengecam upaya terbaik Israel dan mitra-mitranya untuk memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil. PBB memberi makan Hamas, kami memastikan bantuan sampai kepada mereka yang membutuhkan,” tulisnya di X.
Pada jumpa pers di Jenewa, Laerke merinci kesulitan yang dihadapi oleh PBB dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.
Laerke mengatakan 900 truk bantuan kemanusiaan telah diizinkan oleh Israel untuk memasuki Jalur tersebut sejak blokade dicabut sebagian.
Namun sejauh ini hanya 600 truk yang telah diturunkan di sisi perbatasan Gaza, dan sejumlah kecil truk dicegat dan diambil oleh warga.
Baca Juga : Amerika Serikat Serang Iran, Donald Trump Jadi Sorotan
“Saya tidak menyalahkan mereka, sedetik pun, karena mengambil bantuan yang pada dasarnya sudah menjadi milik mereka — tetapi tidak didistribusikan dengan cara yang kita inginkan,” kata dia.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
